Indonesia dinilai perlu memiliki bursa karbon agar ada jalur pasti terkait perdagangan karbon di dalam negeri. Jika tidak ada bursa karbon, hanya dua pilihan, yakni lewat negara lain atau perdagangan karbon langsung. Ekonomi AdadiKompas
. Segala upaya dilakukan agar emisi gas rumah kaca terus ditekan.
”Konsep peraturannya dituangkan dalam peraturan OJK yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap dapat difinalisasi dalam waktu dekat. Dijadwalkan semester II-2023, harapannya triwulan III-2023. Hingga kini, semua masih sesuai jadwal,” tutur Mahendra, dalam diskusi terbatas yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .agar ada jalur yang lebih jelas serta terdata terkait perdagangan karbon dalam negeri.
”Jika tidak ada bursa karbon, emisi gas rumah kaca yang diperdagangkan itu mencari jalannya sendiri. Hal itu hanya memberi manfaat pada yang terlibat saja, tetapi tidak terhadap masyarakat serta negara, termasuk penerimaan pajak, PNBP , dan lainnya,” ucap Mahendra. Dengan bursa karbon, perdagangan karbon juga akan lebih terbuka bagi semua pihak atau mereka yang hendak berkontribusi dalam mengurangi emisi GRK. Bahkan, tingkat individu ataupun retail investor bisa melakukannya. Saat bursa karbon itu diluncurkan, diharapkan upaya menekan emisi GRK bisa semakin dipacu.
MoU itu sebagai landasan hukum pertukaran dan pemakaian data perdagangan karbon melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim . Sistem yang dikembangkan dan dikelola KLHK tersebut ialah sistem informasi pengelolaan dan penyediaan data mengenai aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon di Indonesia.Pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sintang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Senin .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Terbitkan Aturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik BaruOJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru terkait penggunaan jasa akuntan publik. Simak detailnya!
Read more »
OJK Terbitkan Aturan Terbaru Penggunaan Jasa Akuntan PublikOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
Read more »
OJK Terbitkan Aturan Pemisahan UUS Perusahaan PenjaminanOJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan Penjaminan.
Read more »
OJK Terbitkan Aturan Spin Off Perusahaan PenjaminanPeraturan OJK 10/2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan mengatur kewajiban perusahan penjamin USS.
Read more »
Semua Kendaraan Bebas Melintas, Tak Ada Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Sabtu 22 Juli 2023Tak aturan aturan ganjil genap Jakarta yang berlaku di akhir pekan, Sabtu (22/7/2023).
Read more »