Peraturan OJK 10/2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan mengatur kewajiban perusahan penjamin USS.
OTORITAS Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan mengenai pemisahan unit usaha syariah perusahaan penjaminan. Itu tertuang dalam Peraturan OJK 10/2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan.
Kemudian pemisahan dapat dilakukan apabila ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp25 miliar untuk lingkup kabupaten, Rp50 miliar untuk lingkup provinsi, dan Rp100 miliar untuk lingkup nasional.Selain itu, pemisahan UUS juga dapat dilakukan dalam hal terdapat permintaan sendiri dari perusahaan penjaminan atau pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi.
Aman mengatakan, perusahaan penjaminan yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2031. Harapan dari ketentuan ini adalah setelah tanggal 31 Desember 2031 sudah tidak ada lagi UUS yang beroperasi di industri penjaminan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Terbitkan Aturan Pemisahan UUS Perusahaan PenjaminanOJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan Penjaminan.
Read more »
AAJI Dukung Rencana OJK Klasifikasi Perusahaan Asuransi Berdasarkan Modal MinimalAsosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung rencana OJK yang mengklasifikasikan perusahaan asuransi berdasarkan minimal permodalan yang dimiliki.
Read more »
OJK Bakal Klasifikasi Perusahaan Asuransi Sesuai Modal, AAUI: Informasi Masih MinimAAUI menilai Informasi mengenai model klasifikasi dari OJK kepada industri masih terbatas sehingga masih memerlukan diskusi atau kajian lebih lanjut.
Read more »
Askrindo Syariah Sebut Spin Off UUS Penjaminan Tambah Ruang Gerak & Kapasitas UsahaPT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (JPAS) menyebut aturan OJK terkait spin off perusahaan penjaminan dapat menambah ruang gerak dan kapasitas usaha.
Read more »
OJK Terbitkan Aturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik BaruOJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru terkait penggunaan jasa akuntan publik. Simak detailnya!
Read more »