KPU menepis adanya pertimbangan PN Jakpus yang menyebut ada upaya mediasi antara KPU dan Prima. Dalam mediasi, PN Jakpus bertindak sebagai mediator.
Komisioner KPU, Mochammad Afifudin mengatakan, dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, halaman 42 disebutkan pengadilan mengupayakan perdamaian melalui
dengan menunjuk hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator per tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tidak berhasil.“Terhadap pertimbangan hukum putusan, seolah-olah telah mengupayakan perdamaian dan ada laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022. Padahal, tak pernah ada proses mediasi,” kata Afifudin dalam konferensi pers, Jumat, 24 Maret 2023.
Pun, dia menyinggung pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan juga tanpa mediasi. Hal itu menurutnya melanggar kewajiban hukum hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat Perma 1 tahun 2016. Dia menyinggung merujuk Pasal 4 ayat Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2016, semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan mediasi kecuali ditentukan lain.
Afifudin bilang, gugatan Prima tak termasuk perkara yang dikecualikan Pasal 4 ayat huruf a Perma 1 tahun 2016, bukan sengketa yang ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Bukti sebagai perkara perdata biasa adalah kode “PDT.G” dalam Register Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Ajukan Memori Banding Tambahan soal Putusan Penundaan PemiluMelalui keterangan tertulis, Afif menjabarkan ada delapan materi dalam memori banding tambahan tersebut.
Read more »
Soal Putusan Penundaan Pemilu, KPU Perkuat Memori BandingKPU telah menambah materi memori banding. Harapannya, putusan banding di pengadilan tinggi (PT) nanti bisa menang.
Read more »
Patuhi Keputusan Bawaslu, KPU Sampaikan Memori Banding Tambahan | merdeka.comKPU berpandangan, pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan tanpa mediasi, melanggar kewajiban hukum hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016 dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016, semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan Mediasi kecuali ditentukan lain.
Read more »
Patuhi Keputusan Bawaslu, KPU Sampaikan Memori Banding TambahanKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan memori banding tambahan dan melaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Read more »
Kejanggalan Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus yang Jadi Pintu Masuk KPU Tambah Memori Banding...Putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menyisakan kejanggalan.
Read more »
Putusan Tunda Pemilu, KPU Ajukan Empat Memori Banding Tambahan |Republika OnlineSalah satu memori tambahan terkait penangguhan amar putusan 'serta merta'.
Read more »