KPU telah menambah materi memori banding. Harapannya, putusan banding di pengadilan tinggi (PT) nanti bisa menang.
JawaPos.com – Kritik dari Komisi II DPR mendapat respons serius KPU. Menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024,
Setidaknya, ada enam substansi tambahan yang akan memperkuat dalil KPU. Di antaranya, bantahan atas klaim PN Jakarta Pusat yang telah mengupayakan mediasi. ”Pemeriksaan perkara biasa yang dijalankan tanpa mediasi melanggar kewajiban hukum hakim,” ujar pria kelahiran Sidoarjo itu. Sebelumnya, awal Maret lalu PN Jakarta Pusat membacakan putusan berupa penundaan Pemilu 2024. Putusan itu merupakan hasil persidangan dari gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil dan Makmur setelah dinyatakan KPU tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Atas putusan itu, KPU pun resmi melakukan banding.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU Ajukan Memori Banding Tambahan soal Putusan Penundaan PemiluMelalui keterangan tertulis, Afif menjabarkan ada delapan materi dalam memori banding tambahan tersebut.
Read more »
KPU Tambahkan Materi Memori Banding Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu, Simak Detailnya...Tambahan memori banding, diantaranya, KPU minta untuk menangguhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Read more »
KPU Patuhi Putusan Bawaslu Soal Verifikasi Perbaikan Prima |Republika OnlineKPU RI terbukti melanggar administrasi ketika verifikasi administrasi Prima
Read more »
KPU Ajukan Memori Banding Tambahan Soal Putusan PN Jakpus yang Tunda Pemilu 2024KPU ajukan memori banding tambahan soal putusan PN Jakpus yang tunda Pemilu 2024.
Read more »
KPU Dinilai Lamban Tangkal Isu Penundaan Pemilu'Kami merasa respons kelembagaan dari penyelenggara pemilu seperti KPU tidak secepat embusan permasalahan.'
Read more »
Jalani Putusan Bawaslu, KPU Rancang Ulang Jadwal Verifikasi PrimaKetua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan KPU akan merancang ulang jadwal verifikasi administrasi dan faktual terhadap Prima.
Read more »