Mochammad Jasin mengungkapkan di eranya, penetapan tersangka dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang KPK, hingga publik mendapat informasi yang jelas.
Sabtu, 7 Oktober 2023 | 13:41 WIBKOMPAS.TV - Wakil Ketua KPK 2007-2011, Mochammad Jasin dalam program “Sapa Indonesia Malam” mengatakan di eranya, penetapan tersangka dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang KPK, hingga publik mendapat informasi yang jelas.
KPK diharap dapat menyelesaikan kasus ini secara profesional hingga kepercayaan masyarakat pada lembaga ini kembali meningkat setelah sebelumnya terjadi beberapa kejadian yang mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut, 9 orang yang dicekal merupakan para tersangka dan pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk enam bulan pertama, hingga bulan april 2024.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi Informasi: Pemohon informasi publik dilindungi undang-undangKomisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengatakan anggota masyarakat tidak perlu khawatir melaksanakan haknya untuk memohon keterbukaan informasi kepada ...
Read more »
Liga Champions - Wakil-wakil LaLiga Berkuasa di Matchday KeduaKlub-klub Liga Spanyol mendominasi puncak grup Liga Champions 2023-2024 setelah matchday kedua pada tengah pekan ini.
Read more »
Wakil Ketua Umum NasDem soal Kasus Mentan SYL: Partai akan Bersikap Kalau Statusnya Resmi dari KPKAhmad Ali menegaskan, sejauh ini, pihaknya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Mentan SYL.
Read more »
Tok! PKS Tolak Pengesahan Revisi UU IKN: Lebih Baik Perhatikan Infrastruktur Daerah TerpencilFraksi PKS DPR RI resmi menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Read more »
Pendapat Politisi PAN Soal Pilkada 2024 Dipercepat Karena Adanya Isu Dinasti Politik | Dua ArahKomisi II DPR RI akan membahas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Read more »
KPPU Usul ke Teten Bikin UU Pasar Digital, Begini IsinyaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan perlunya ada Undang-undang yang mengatur praktik usaha pasar digital.
Read more »