Fraksi PKS DPR RI resmi menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa, Syahrul Aidi Maazat menegaskan, saat ini situasi negara sedang sulit, defisit APBN sementara kondisi infrastruktur nasional sangat tidak baik-baik saja khususnya infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan.
Saat ini menurut Syahrul Aidi, banyak keluhan para kepala daerah, kepala desa terkait pembangunan di Perdesaan. Bahkan akses antar desa yang melalui sungai dan laut pun rusak bahkan tidak ada. Sehingga menyebabkan biaya hidup dan usaha di pelosok Riau tersebut sangat tinggi."Sangat miris ketika kita temukan wilayah perdesaan di pelosok, pesisir pantai yang akses kesehatan, pendidikan, energi, air bersih, infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat memprihatinkan. Hampir semua desa di pesisir pantai yang sangat tertinggal.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi UU IKN Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang Meski Ditolak PKSRapat Paripurna ke-7 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang.
Read more »
Undang-undang Disahkan, Daerah 3 T Kini Lebih Mudah Dapat ASNSidang Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang ASN menjadi Undang-undang.
Read more »
Revisi UU ASN Sah Jadi Undang-undang, Ini Catatan DPRREVISI Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan menjadi undang-undang.
Read more »