Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengatakan anggota masyarakat tidak perlu khawatir melaksanakan haknya untuk memohon keterbukaan informasi kepada ...
Jakarta - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengatakan anggota masyarakat tidak perlu khawatir melaksanakan haknya untuk memohon keterbukaan informasi kepada badan publik karena dilindungi undang-undang.
Ia mengatakan UU KIP mengakui tiga kelompok masyarakat sebagai pemohon informasi yang berhak meminta informasi kepada badan publik, yaitu orang pribadi, badan hukum, dan kelompok orang. “Bahkan di dalamnya sudah ada ketentuan sanksi pidana jika badan publik memberikan informasi yang salah,” ujar Agus.
“Jadi ibaratnya informasi itu dipasang di etalase, yang berupa situs internet, media sosial, atau lainnya,” tegasnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi Informasi tegaskan badan publik harus penuhi permintaan publikKomisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa di era keterbukaan saat ini, badan publik harus memenuhi permintaan informasi sesuai permintaan ...
Read more »
Komisi Informasi tegaskan badan publik harus penuhi permintaan wargaKomisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa di era keterbukaan saat ini, badan publik harus memenuhi permintaan informasi sesuai permintaan ...
Read more »
Prabowo Unggul di Tiga Provinsi dan Ganjar Hanya di Dua Provinsi, Menurut LSI Denny JALSI Denny JA menyatakan dari hasil survei terbaru, elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto unggul di tiga provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Read more »
Mahfud Peroleh Informasi Mentan Syahrul Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi oleh KPKMahfud MD memperoleh informasi dari KPK bahwa Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi.
Read more »
Puan Disebut Bakal Berkunjung ke Rumahnya Hari Ini, Jusuf Kalla: Informasi dari Mana?Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla angkat bicara soal kabar Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang akan silaturahmi ke rumahnya.
Read more »
Mahfud Dapat Informasi KPK Tidak Mungkin Tetapkan Cak Imin Tersangka Kasus Korupsi di KemnakerMenkopolhukam Mahfud MD menilai tidak mungkin KPK menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.
Read more »