Alokasi dana bagi hasil perkebunan sawit berasal dari pungutan ekspor dan bea keluar.
“Berdasarkan apa yang dimiliki saat ini, jumlah daerah sebanyak 350 daerah. Ini terdiri daerah penghasil, daerah perbatasan dengan daerah penghasil, daerah penghasil ada di dalamnya termasuk empat daerah otonomi baru di Papua,” ujarnya saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR, Selasa .
"Beberapa bulan pajak ekspor dan bea keluar ini nol penerimaannya, maka jumlahnya menjadi terlalu kecil. Karena daerah nanti bakal dapat yang paling kecil, minimal dapat Rp 1 miliar," ucapnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Salurkan DBH Rp 3,4 Triliun ke 350 Daerah Penghasil Kelapa SawitKemenkeu akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit sebesar Rp 3,4 triliun selama tahun 2023 ini
Read more »
Pemerintah Anggarkan Dana Bagi Hasil Sawit Rp 3,4 Triliun di 2023Pemerintah mengalokasikan DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun. Penambahan DBH Sawit tahun ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan pembangunan infrastruktur hingga industri sawit di daerah.
Read more »
Sri Mulyani Susun Aturan soal Pembagian DBH Sawit Rp3,4 T, Ini BocorannyaMenkeu Sri Mulyani mulai menyusun aturan soal pembagian dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp3,4 triliun. Simak bocorannya.
Read more »
BOS Ditransfer ke Sekolah, Alokasi Lebih FleksibelProgram dana bantuan operasional sekolah (BOS) diharapkan dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan skala priorita sekolah. Salah satunya dengan memermudah mekanisme dalam penggunaan dana bantuan ini agar lebih optimal.
Read more »
Cegah Intoleransi, Kepala Daerah Diminta Anggarkan Kegiatan FKUBMendagari Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar menganggarkan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk mencegah intoleransi.\ - Halaman 1
Read more »
Anggarkan Rp 1 M untuk Bedah Rumah, Komisi C Pastikan Program Tepat SasaranSIDOARJO - Tahun ini, anggaran sebesar Rp 1 miliar disiapkan untuk memperbaiki 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Lokasinya tersebar di 18 Kecamatan di Sidoarjo. Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Komisi C DPRD Sidoarjo terus memantau dan mengawasi pelaksanaannya.
Read more »