Menkeu Sri Mulyani mulai menyusun aturan soal pembagian dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp3,4 triliun. Simak bocorannya.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyusun aturan soal pembagian dana bagi hasil sawit bagi pemerintah daerah dengan total alokasi sebesar Rp3,4 triliun untuk 2023.
Dirinya menyebutkan bahwa besaran tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang No. 28/2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden 130/2022 tentang rincian APBN 2023. Substansi ketiga setelah alokasi dan sumber dana, yaitu besarnya porsi DBH sawit minimal 4 persen dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan negara.
“Beberpaa bulan PE dan BK itu 0, sehingga penerimaan 0, yang menjadi sumber dana untuk bagi hasil 0, maka nanti jumlahnya terlalu kecil, kami memutuskan ada batas minimum, minimal Rp1 miliar per daerah,” jelasnya. Ketujuh, terkait sumber data untuk penentuan daerah, luas lahan, produktivitas, dan presentase penduduk miskin mengacu pada data Badan Pusat Statistik , Kemendagri, dan Kementan.
Terakhir, PP DBH sawit akan diatur bahwa pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum DBH sawit. Untuk 2024 mendatang, diusulkan nilai minimal DBH sawit yaitu sebesar Rp3 triliun.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Mau Guyur Duit ke Daerah Penghasil Sawit Rp 3,4 T Mulai Juni 2023Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan memberikan DBH untuk daerah penghasil kelapa sawit hingga daerah yang berbatasan dengan penghasil sawit.
Read more »
Sri Mulyani Klarifikasi Isu Petugas Pajak yang Datangi SoimahMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut buka suara terhadap viralnya cerita artis Soimah atas perlakuan petugas pajak yang sempat ia alami.
Read more »
Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Usut Debt Collector Pajak SoimahMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak mengusut keluhan pesinden Soimah terkait 'debt collector' Pajak
Read more »
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Ini Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Mahfud MD dan Sri MulyaniHasil survei LSI terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahfud MD dan Sri Mulyani.
Read more »
Sri Mulyani Minta DJP Dalami Kasus Soimah Sebut Didatang Pegawai Pajak Pakai Dept CollectorPesinden Soimah menyebutkan bahwa dirinya pernah didatangi oleh pegawai pajak sambil membawa debt collector ke rumahnya di kawasan Yogyakarta.
Read more »
Sri Mulyani Buka Suara, Perkara Soimah Didatangi 'Debt Collector' Pajak Sampai ke Telinga MenkeuSri Mulyani Buka Suara, Perkara Soimah Didatangi 'Debt Collector' Pajak Sampai ke Telinga Menkeu: Sri Mulyani turut buka suara terkait polemik artis Soimah yang mengaku didatangi 'debt collector' yang menagih pajaknya.
Read more »