Pemerintah Anggarkan Dana Bagi Hasil Sawit Rp 3,4 Triliun di 2023

Philippines News News

Pemerintah Anggarkan Dana Bagi Hasil Sawit Rp 3,4 Triliun di 2023
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 83%

Pemerintah mengalokasikan DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun. Penambahan DBH Sawit tahun ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan pembangunan infrastruktur hingga industri sawit di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 136 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Besaran Dana Bagi Hasil ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR-RI saat pembahasan APBN 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi DBH Sawit bersumber dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit. Besarnya DBH Sawit minimal 4 persen dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Total penerima DBH Sawit tahun 2023 sebanyak 350. Terdiri dari 30 provinsi, 240 kabupaten/kota penghasil dan 80 kabupaten/kota berbatasan.Reporter: Anisyah Al Faqir2 dari 4 halamanDana Bagi Hasil 2022 Melonjak, Ini SebabnyaSebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut Dana Bagi Hasil 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Hal itu disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA November 2022, Kamis .

Sementara itu, penyaluran Dana Bagi Hasil tercatat lebih tinggi karena kurang bayar dana bagi hasil 2021 telah disalurkan sebesar Rp 22,9 triliun, serta DBH Reguler Tahun Anggaran 2022 telah disalurkan sebesar Rp 91,85 triliun lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 53,88 triliun. Kedua, karena terdapat sisa dana BOS tahun 2020-2021 sebesar Rp 850 miliar di rekening sekolah berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbudristek.Selanjutnya, Menkeu menyampaikan penyaluran Dana Insentif Daerah tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya, namun nominalnya lebih rendah, disebabkan alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.

Dalam UU APBN tahun 2022, harga batu bara ditetapkan sebesar USD 64 per barel, namun saat ini harganya sudah lebih dari USD 100 per barel. Seharusnya, negara bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi dari harga jual komoditas yang melonjak.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anggota DPR Desak Pemerintah Ganti Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha SawitAnggota DPR Desak Pemerintah Ganti Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha SawitAnggota Fraksi PDIP sebut pengusaha sawit gunakan mafia untuk kuasai lahan
Read more »

Anggota DPR Desak Pemerintah Kembalikan Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha SawitAnggota DPR Desak Pemerintah Kembalikan Lahan Suku Sakai yang Dikuasai Pengusaha SawitLegislator daerah pemilihan Riau itu mengungkapkan, penguasaan lahan pertanian milik 25 kelompok tani suku Sakai itu dilakukan oleh para pengusaha dengan melibatkan mafia tanah.
Read more »

2 Polisi di Aceh Ditangkap Polisi Terkait Pencurian Timbangan Sawit2 Polisi di Aceh Ditangkap Polisi Terkait Pencurian Timbangan SawitPersonel Polres Subulussalam menangkap dua oknum polisi dari Polres Aceh Singkil yang diduga melakukan pencurian timbangan sawit milik warga di Kecamatan Simpang Kiri.
Read more »

Stok Sawit Malaysia Bikin Deg-Degan, Harga CPO Makin NgacirStok Sawit Malaysia Bikin Deg-Degan, Harga CPO Makin NgacirHarga CPO di Bursa Malaysia Exchange terpantau menguat di sesi awal perdagangan Selasa (11/4/2023).
Read more »

Cegah Intoleransi, Kepala Daerah Diminta Anggarkan Kegiatan FKUBCegah Intoleransi, Kepala Daerah Diminta Anggarkan Kegiatan FKUBMendagari Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar menganggarkan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk mencegah intoleransi.\ - Halaman 1
Read more »

Anggarkan Rp 1 M untuk Bedah Rumah, Komisi C Pastikan Program Tepat SasaranAnggarkan Rp 1 M untuk Bedah Rumah, Komisi C Pastikan Program Tepat SasaranSIDOARJO - Tahun ini, anggaran sebesar Rp 1 miliar disiapkan untuk memperbaiki 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Lokasinya tersebar di 18 Kecamatan di Sidoarjo. Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Komisi C DPRD Sidoarjo terus memantau dan mengawasi pelaksanaannya.
Read more »



Render Time: 2025-03-19 16:53:27