Gugus tugas ini terdiri atas delapan Kementerian/Lembaga (K/L).
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Gugus tugas ini terdiri atas delapan Kementerian/Lembaga , yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KemenPPPA, KSP, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Bintang meyakini gugus tugas merupakan faktor pendukung dalam percepatan pengesahan RUU PPRT.
Ia menegaskan percepatan pengesahan RUU PPRT merupakan salah satu upaya dalam memberikan pengakuan terhadap PRT serta memperjuangkan jaminan kesehatan dan sosialnya."Sekitar 90 persen dari 4,2 juta PRT adalah perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting untuk kita bisa mengawal pengesahan RUU PPRT dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
“Ketika bicara terkait perlindungan kepada PRT yang berasaskan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan hak asasi manusia, kami harapkan supaya memperhatikan UU yang ada terkait perempuan dan anak,” jelas dia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri PPPA Sambut Baik Perpanjangan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT“Gugus tugas merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam percepatan pengesahan RUU PPRT.'
Read more »
Sekjen Kemnaker: Kami Dukung untuk Tuntaskan RUU PPRTKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama sejumlah kementerian/lembaga lain membahas RUU PPRT.
Read more »
Menkeu Tegaskan Tak Ada Istilah THR HangusMenkeu mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bisa mengupayakan pencairan THR PNS dapat dilakukan sebelum Lebaran.
Read more »
Depo Plumpang akan Ada Bangun Buffer Zone 50 Meter, Sebagian Warga DipindahkanSaat ini, Pertamina terus berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait hingga Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pembangunan buffer zone Depo Plumpang.
Read more »
Menteri Teten Buka-bukaan, Indonesia Dibanjiri Pakaian Impor IlegalMenteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, mengatakan hampir 70 persen pasar Indonesia diisi oleh unrecorded impor, termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki sebanyak 31 persen yang tidak tercatat, sisanya diisi oleh produk impor legal.
Read more »
Menteri Perdagangan Perbolehkan Pedagang Jual Baju Bekas Impor, SyaratnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengizinkan pedagang menjual baju bekas impor dengan syarat tertentu.
Read more »