Pemerintah perlu mempertegas aturan yang melarang peredaran pakaian bekas impor
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengaku geram dengan keberadaan pakaian bekas import yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini.
Menurutnya, pakaian bekas import merupakan produk ilegal yang tidak seharusnya dibiarkan bebas mengganggu pasar tekstil lokal. Pakaian bekas import harus dimaknai sebagai sisa pemakaian dan bahkan sampah dari negara asalnya. "Pemerintah harus menindak tegas pelaku penyelundupan dan pedagang yang sangat merugikan pelaku usaha dan industri tekstil lokal. Bagi kami, siapapun yang terlibat dan melakukan pembiaran terhadap aktivitas penyelundupan dan perdagangan produk ilegal tersebut tidak memiliki rasa nasionalisme", tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Rabu .
"Pemerintah dan kita semua tentu berkewajiban memberikan edukasi bagi Masyarakat untuk menjaga kehormatan bangsanya dengan tidak membeli produk pakaian bekas milik bangsa lain. Saya kira fenomena ini menjadi ujian nasionalisme terhadap petugas di perbatasan dan masyarakat dalam melindungi dan mencintai produk dalam negeri", ujarnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakaian Bekas Asing Mengancam Industri Tekstil Lokal, Sultan DPD Minta Pemerintah TegasSultan DPD geram dengan keberadaan pakaian bekas asing yang mengancam pasar tekstil lokal, dia pun memintah pemerintah tegas menyikapi hal ini
Read more »
Masih Terjadi Penyelewengan Pupuk, Sultan Minta Peran PPL Pertanian Ditingkatkan |Republika OnlineSultan ingatkan penyelewengan pupuk terjadi karena kontrol distribusi yang lemah
Read more »
Merapi Erupsi Lagi Pagi Tadi, Sultan Jogja Minta Tambang Pasir Setop DuluGunung Merapi kembali memuntahkan awan panas guguran pagi tadi. Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta warga jaga jarak dan jangan menambang pasir dulu. Via detik_jateng
Read more »
Koster Minta Pusat Cabut VoA WNA Rusia dan Ukraina, Begini Respons KemenkumhamGubernur Bali Wayan Koster minta Pemerintah Pusat mencabut VoA WNA Rusia dan Ukraina, begini respons Kemenkumham
Read more »
Italia Tegaskan Larangan Adopsi untuk Pasangan Sesama JenisPemerintah sayap kanan Italia minta Dewan Kota Milan berhenti mendaftarkan anak-anak dari pasangan sesama jenis.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas dan Deportasi Turis Nakal di BaliDPR mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas para turis nakal atau berkelakuan negatif di Bali.
Read more »