DPR mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas para turis nakal atau berkelakuan negatif di Bali.
Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas para turis nakal atau berkelakuan negatif di Bali.
Advertisement Pria yang disapa Cak Imin juga mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serius mengusut maraknya fenomena turis berkelakuan negatif di Bali.Luhut: Bali Tidak Butuh Turis Nakal, Hanya Merusak dan Bikin Kotor "Saya lama-lama kok makin risih saja lihat kelakuan sejumlah turis di negara kita, terutama di Bali. Mereka itu tamu, jadi harus ikuti aturan di sini.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koster Minta Pusat Cabut VoA WNA Rusia dan Ukraina, Begini Respons KemenkumhamGubernur Bali Wayan Koster minta Pemerintah Pusat mencabut VoA WNA Rusia dan Ukraina, begini respons Kemenkumham
Read more »
Saat Perilaku Kurang Ajar dan Kejahatan Wisman Marak di Bali:Ber-KTP Bali Lewat “Jalan Belakang”Selain masalah kendaraan bermotor, Tim Pengawasan Orang Asing Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali dan Kantor Imigrasi juga membekuk pria Suriah (Mr. Mohamad Zghaib, 33), dan lelaki Ukraina (Rodion Krynin, 39). Mantan Kabid Humas Polda Sumatera Barat (Sumbar) ini menegaskan, ma
Read more »
Kerap Berulah di Jalan, Turis Asing Dilarang Sewa Motor di Bali!Gubernur Bali Wayan Koster bakal melarang turis asing menyewa maupun mengendarai motor saat pelesiran di Bali. Via: detikbali_
Read more »
Unggah Video Dukung Muhyiddin Yassin Pakai Lagu Tanpa Izin, Anggota DPR Minta MaafAnggota DPR Malaysia meminta maaf karena menampilkan lagu penyanyi Amir Jahari dalam sebuah video untuk menunjukkan solidaritas pada Muhyiddin Yassin
Read more »
Rawan Konflik di IKN, DPR Tolak Peraturan Pemerintah tentang HATAnggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan PP No 12 Tehuan 2023 bisa menimbulkan kesenjangan juga berpotensi mewariskan berbagai konflik, salah satunya konflik agraria.
Read more »