Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan pemerintah (PP) No. 17/2022.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam penugasan di Ibu Kota Negara.
“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya tata kelola BMN dan tata kelola ADP yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN dan Pengelolaan ADP yang efisien, efektif, dan optimal,” tulis beleid tersebut, dikutip Selasa . Menkeu bertanggung jawab dan berwenang untuk meneliti dan menyetujui standar barang dan standar kebutuhan BMN di IKN yang diusulkan oleh Otorita IKN, melakukan penetapan status penggunaan BMN yang berada di kawasan BMN, serta melakukan tanggung jawab dan kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kepala Otorita lKN juga dapat melimpahkan sebagian tanggung jawab dan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Barang.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pengelolaan Aset Negara di IKNMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan PMK Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN.
Read more »
Alasan Kai EXO Mendadak Wamil, Bukan karena Perubahan Peraturan Militer?Kai EXO dikabarkan melakukan wajib militer sebelum saatnya, diduga karena adanya perubahan aturan militer baru, berikut alasannya.
Read more »
Aturan Percobaan 10 Tahun Pidana Mati di KUHP Baru Digugat ke MKDua orang menggugat KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya meminta masa percobaan 10 tahun bagi hukuman mati dihapus.
Read more »
Lengkap, Aturan Baru Uang Makan Penambah Imunitas, Perjalanan Dinas, dan Lembur PNS 2024Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024, simak rincian aturan barunya.
Read more »
Pembudi Daya Udang di Batam Berkomitmen Patuhi Aturan Perizinan Berusaha |Republika OnlinePembudi daya udang vaname di Batam berkomitmen memenuhi perizinan berusaha.
Read more »
Hidupkan Aturan yang Sudah Dimatikan MK, KUHP Baru DigugatKUHP Nasional melarang setiap orang memakai lambang negara untuk keperluan di luar UU. Padahal, aturan itu sudah dihapus dan dimatikan oleh MK.
Read more »