DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menjawab pertanyaan awak media di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," ujar Djarot., yang bermakna ‘sindrom membangun kerajaan’.
"Tapi kita sudah memberikan warning, kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus, yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius. Tentu saja, ini membutuhkan anggaran. Seharusnya pemerintah fokus ke situ," kata dia.
"Kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami akan mengontrol, jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian justru tidak terselesaikan, tapi karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan," imbuhnya."Pemerintah bertambah Kementerian, berarti bertambah anggaran. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini," kata dia.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menepis tudingan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengecilkan peran pers.
Ruu Kementerian Negara Bagi Bagi Kekuasaan Pemerintahan Prabowo Gibran Viva Politik
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
Read more »
Setuju Revisi UU Kementerian, Fraksi PDIP: Penambahan Jumlah Menteri Jangan Bebani Keuangan NegaraBerita Setuju Revisi UU Kementerian, Fraksi PDIP: Penambahan Jumlah Menteri Jangan Bebani Keuangan Negara terbaru hari ini 2024-05-16 16:36:50 dari sumber yang terpercaya
Read more »
PDIP Singgung Politik Akomodasi Bagi-bagi Kekuasaan, Ini Respons Demokrat Soal Revisi UU Kementerian Negara'Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik (revisi UU Kementerian Negara) karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih,' ujar Herman.
Read more »
PAN Tak Permasalahkan PDIP Kalau Menolak Revisi UU Kementerian NegaraFraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati sikap fraksi PDIP seandainya menolak revisi UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Namun, ketika
Read more »
PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada MekanismeJPNN.com : Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut sikap pihak yang menolak revisi UU Kementerian Negara bakal menjadi masukan
Read more »
Beda Sikap PDIP dan Gerindra Soal Revisi UU Kementerian NegaraSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kementerian dibentuk bukan untuk mengakomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.
Read more »