'Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik (revisi UU Kementerian Negara) karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih,' ujar Herman.
"Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih," ujar Herman."Tergantung kepada cara pandang, kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih, siapa pun bukan untuk jangka 5, 10 tahun," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Lebih lanjut, kata Herman, adanya pengembangan terhadap jumlah nomenklatur Kementerian justru lebih bagus saat ini dilakukan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Melihat seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin .
"Bukan untuk memperbesar ruang akomodasi, karena kepemimpinan nasional di dalam memanage negara melalui struktur yang efektif yang efisien. Struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet," sambungnya.
Bagi-Bagi Kekuasaan UU Kementerian Negara Pdip Demokrat Baleg Dpr
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Klaim Bukan Turuti Maunya Prabowo, Legislator Demokrat Bongkar Alasan UU Kementerian Negara Wajib Direvisi'...Dan UU Kementerian lembaga ini memang belum ada revisi sejak 2008.'
Read more »
PAN Tak Permasalahkan PDIP Kalau Menolak Revisi UU Kementerian NegaraFraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati sikap fraksi PDIP seandainya menolak revisi UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Namun, ketika
Read more »
PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada MekanismeJPNN.com : Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut sikap pihak yang menolak revisi UU Kementerian Negara bakal menjadi masukan
Read more »
Beda Sikap PDIP dan Gerindra Soal Revisi UU Kementerian NegaraSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kementerian dibentuk bukan untuk mengakomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.
Read more »
Sekjen PDIP Hasto Sebut Tak Perlu Revisi UU Kementerian NegaraHasto PDIP sebut tak perlu revisi UU Kementerian.
Read more »
Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, PDIP: Aturan yang Ada Masih VisionerPartai Gerindra membuka peluang untuk melakukan revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Read more »