Jaksa kini tak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini diajukan oleh notaris Hartono.
"Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang, dikutip dari Youtube, Jumat 14 April 2023.Bagi Herman Khaeron, Moeldoko Ingin Jegal Anies jadi Capres dengan Membegal Partai Demokrat
"Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sambungnya.
Adapun penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya...
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tok! MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PKMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Jadi, kini jaksa tidak boleh mengajukan PK.
Read more »
MK Hapus Kewenangan Jaksa Ajukan PKMAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan sehingga, kini jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK). Hal itu diputuskan MK pada sidang putusan yang berlangsung Jumat (14/4).
Read more »
MK Kembali Batalkan Kewenangan Jaksa Ajukan PKSetelah menyisipkan ketentuan peninjauan kembali, MK kembali membatalkan kewenangan jaksa ajukan PK yang dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang dalam UU Kejaksaan terbaru, yakni UU Nomor 11 Tahun 2021. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Usul Otonomi Anatomi, Kewenangan Daerah Tidak Sepotong-sepotongWali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto mengusulkan konsep otonomi anatomi yang sangat penting untuk menuntaskan persoalan otonomi daerah di Indonesia. Wali Kota...
Read more »
Pendulum Kewenangan Kedokteran IndonesiaSejak zaman kolonial ada dinamika hubungan pemerintah dan organisasi dalam kewenangan mengatur sektor kedokteran di Indonesia. Dengan RUU Kesehatan Omnibus Law diharapkan pendulum kewenangan pemerintah lebih diperkuat. Opini AdadiKompas
Read more »
Bea Cukai Ungkap Fakta Terkait Beredarnya Isu Pemerasan Petugas di Bandara Bali | Republika OnlineBea Cukai sebut petugasnya tak miliki kewenangan rekam sidik jari dan stempel paspor
Read more »