Proses legislasi RUU PPRT terus berjalan maju. Setelah menjadi RUU Inisiatif, DPR menyurati Presiden, dan kini tinggal menanti Surat Presiden, lalu DPR akan memulai pembahasan dan pengesahan menjadi UU PPRT. Dikbud AdadiKompas
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa akhirnya sepakat menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksi dalam bentuk tertulis, menyetujui RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR.
Dalam surat yang beredar di kalangan para aktivis Koalisi Sipil UU PPRT, DPR mengirimkan Naskah Akademik atas RUU PPRT. Selanjutnya Ketua DPR meminta kepada Presiden agar segera menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam pembahasan RUU PPRT. Dengan dikirimnya surat kepada Presiden, menunjukkan bahwa DPR serius melanjutkan proses legislasi dari RUU PPRT tersebut. Dari kalkulasi waktu, DPR masih memiliki cukup waktu untuk melakukan pembahasan sekaligus pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
Jika semua berjalan lancar, seharusnya pekan depan bisa dimanfaatkan DPR untuk memulai pembahasan RUU PPRT, sehingga pada sidang paripurna penutupan sidang sebelum reses Lebaran nanti, UU PPRT sudah disahkan DPR.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PBNU Dukung Pengesahan RUU PPRT : Wujud Kepatuhan AgamaPerwakilan PBNU, Aniq Nawawi, mendukung pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi RUU Inisiatif DPR.
Read more »
Agar Segera Dibahas, JALA PRT Serukan DPR Kirim Draft RUU PPRT ke PresidenJaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyerukan Ketua DPR Puan Maharani untuk segera mengirim surat dan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) kepada Presiden Joko Widodo agar RUU itu dapat segera dibahas.
Read more »
Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU Kesehatan ke DPRPemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kesehatan kepada DPR RI.
Read more »
Utamakan Kualitas, DPR Tak Buru-buru Bahas RUU KesehatanWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam membahas RUU Kesehatan.
Read more »
DPR Sebut Kewenangan IDI di Draf RUU Kesehatan DibatasiWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menegaskan draf RUU Kesehatan tetap mengakui keberadaan IDI, namun kewenangannya dibatasi.
Read more »
Baznas Resmikan Unit Pengumpul Zakat Setjen DPR RI |Republika OnlineUPZ Setjen DPR RI diharapkan jadi contoh bagi seluruh DPR/DPD di Indonesia.
Read more »