RUU Perampasan Aset sampai saat ini belum disahkan. ICW melihat ada gelagat tidak sika penegakan hukum seperti OTT.
Namun di satu sisi, lanjut Lola, belum ada regulasi yang mengatur terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Tapi di sisi lain belum kita lihat apa tawaran dari negara baik pemerintah atau legislatif pada tataran regulasi untuk mengantisipasi hal tersebut," ujarnya. Untuk itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting yang harus dilakukan pemerintahan terkait permasalahan tindak pidana korupsi yang ada.di pemidanaan badan, pemenjaraan, tentu harus dimaksimalisasi pemanfaatan regulasi terkait perampasan aset baik yang sudah ada terutama juga untuk menodong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Lola juga meminta agar surat presiden diserahkan kepada DPR RI agar RUU yang baru segera dipublikasikan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi hal tersebut. "Pemerintah tidak lagi menunda mengirimkan surat presiden ke DPR RI, sehingga pembahasan RUU Perampasan Aset bisa dibuka dan diakses oleh publik. Kita bisa bersama-sama mengawasi agar RUU ini nantinya secara substansial bisa maksimal mendekati yang paling ideal," imbuhnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perumusan RUU Perampasan Aset Belum TuntasTiga instansi, yakni Kemenkeu, Kejaksaan Agung, dan Polri, belum memberikan persetujuan terhadap draf RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Mahfud MD Minta DPR Dukung Pengesahan RUU Perampasan AsetKetua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD meminta DPR mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua...
Read more »
Mahfud MD Usul RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Siap Bantu KajianStafsus Sri Mulyani merespons usulan Menteri Mahfud MD ke Komisi III DPR RI untuk membahas RUU Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi UU.
Read more »
Polemik Penolakan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul Sani: Kami Setuju Ada UU IniAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
Read more »
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke ParpolPSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Bambang Pacul Ungkap Ketum Partai 'Juragan' Soal RUU Perampasan ASETKontroversi pernyataan Bambang Pacul dalam rapat bersama Komite Nasional TPPU, menimbulkan polemik, tak sedikit publik geram atas pernyataannya soal 'Juragan'
Read more »