Mahfud MD Usul RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Siap Bantu Kajian TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merespons usulan kepada Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi UU. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
” Oleh sebab itu, Mahfud yang juga Ketua Komite Pencegahan TPPU mengusulkan kepada Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi UU. Pasalnya, pemberantasan korupsi dan TPPU sangat sulit dilakukan tanpa kebijakan yang kuat. Selanjutnya: “Tolong didukung Pak, biar kami ...'“Tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini ini. Tolong juga pembatasan uang kartal didukung Pak,” ucap Mahfud kepada anggota Komisi III.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Disarankan Lobi Ketum ParpolDPR menyarankan kepada Menkopolhukam Mahfud MD melobi ketua umum partai untuk meloloskan RUU Perampasan Aset.
Read more »
KPK Setuju dengan Mahfud MD soal RUU Perampasan AsetKPK mendukung Mahfud agar calon beleid itu disahkan. Apalagi, saat ini sedang banyak pejabat yang memamerkan hartanya di media sosial.
Read more »
Mahfud MD Minta DPR Dukung Pengesahan RUU Perampasan AsetKetua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD meminta DPR mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua...
Read more »
KPK Dukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan!KPK Mendukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan
Read more »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tergantung Para Ketua Umum ParpolPacul menyebut meski anggota Dewan kerap sangar di meja rapat, namun apabila ketua umum partainya memerintahkan untuk berhenti, maka otomatis anggota Dewan akan berhenti.
Read more »
Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »