Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini memberlakukan penangkapan ikan dengan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memberlakukandengan pemungutan penerimaan negara bukan pajak pascaproduksi. Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat alur untuk perizinan, keberangkatan dan sandarnya kapal, termasuk penghitungan produksi ikan serta pembayaran PNBP.
Dasar hukum pelaksanaan penarikan PNBP sumber daya alam perikanan pascaproduksi tersebut yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan Pada Saat Didaratkan; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nomor 2 Tahun...
Selanjutnya ditetapkan pula Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan; serta disampaikan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.1337/MEN-KP/XII/2022 tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik .
"Kedua pelaporan itu disampaikan melalui aplikasi e-PIT. Bagi yang belum melakukan aktivasi aplikasi e-PIT, agar segera melakukan aktivasi akun e-PIT baik itu akun Pemilik Kapal maupun akun Nakhoda paling lambat tanggal 18 April 2023," jelas Zaini, Senin .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri KP: Pengembangan PPN Pengambengan ditargetkan rampung 2024Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Jembrana, Bali, rampung ...
Read more »
RI Punya 1.100 Titik 'Harta Karun' Kapal Karam, Ini Beberapa LokasinyaKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa saat ini ada lebih dari 1.100 titik kapal tenggelam yang ada di Indonesia.
Read more »
Telan Anggaran Rp 59 Triliun, Kartu Prakerja Sumbang PNBP Rp 237,8 Miliar Selama Tiga TahunProgram Kartu Prakerja menelan biaya senilai Rp 59 triliun dan dalam tiga tahun terakhir program tersebut telah menyumbang pemasukan sebesar Rp 237,8 miliar dari PNBP.
Read more »
Petani Rumput Laut NTT Ingin Pergub Tata Niaga Komoditas Perikanan DicabutPetani rumput laut NTT minta Pergub Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Hasil Perikanan dicabut. Pergub itu membuat harga rumput laut di tingkat petani menurun drastis. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Pemprov Sulut Bertekad Teruskan Forum Perlindungan Awak Kapal PerikananBeragam instansi di Sulut bertekad meneruskan keberadaan Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan yang masa kerjanya berakhir setelah tiga tahun. Mereka bertekad mendorong adanya peraturan gubernur. Nusantara AdadiKompas
Read more »