Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana mengkritisi draft RUU Kesehatan yang ketentuannya secara terangterangan bertentangan dengan politik hukum konstitusi
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pembentukan RUU Kesehatan sudah masuk pada tahap pembahasan. Dalam proses menyusun Daftar Isian Masukan , Kementerian Kesehatan menggelar Forum Konsultasi Publik/Public Hearing RUU Kesehatan secara luring dan daring pada .
Menurutnya, perubahan ketentuan Pasal tersebut akan mengubah sistem ketatanegaraan, karena berimplikasi pada berubahnya kedudukan BPJS menjadi di bawah Kementerian, BPJS pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Menteri. Dia juga menerangkan, dengan adanya pergeseran tanggung jawab tersebut, berpotensi memunculkan pikiran negatif dari publik terhadap institusi Kementerian dan dianggap, seakan-akan benar karena adanya iuran peserta yang jumlahnya besar, sehingga mengundang institusi lain untuk ikut masuk. “Tentunya asumsi publik seperti ini tidak dapat dicegah,” terang Jimmy.
“Pembahasan ini membutuhkan waktu yang cukup dan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Muttaqien dipantau dari Youtube Kementerian Kesehatan Responsibilitas dan Independensi BPJS Akan TergangguAnggota DJSN Indra Budi Sumantoro selaras mengatakan, selama kita masih dalam koridor kontributori sistem, itu cukup kita lakukan perubahan di level perpres, jadi ga perlu ada perubahan dalam tataran undang-undang. Sebab, Kalau dilihat dari sisi kelembagaan, ada prinsip responsibilitas dan independensi.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Kritik Keras Draf RUU Kesehatan, Tolong Pemerintah dan DPR Hati-Hati!Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengkritisi draft RUU Kesehatan
Read more »
Pakar Hukum: Pengaturan BPJS dalam RUU Kesehatan Harus Dibahas MendalamSalah satu pasal yang menjadi sorotan seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, yang menempatkan BPJamsostek bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.
Read more »
Pakar Hukum: Penundaan RUU PPRT untuk Jaring Masukan Lebih BanyakMenurut Ratna, perlindungan hukum dalam RUU PPRT tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi PRT, namun juga bagi pemberi kerja dan penyalur.
Read more »
Ini Kata BPJS Watch Terkait Posisi BPJS Kesehatan dalam RUU KesehatanTimboel Siregar merespon pernyataan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengenai isu bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan.
Read more »
Iuran BPJS Bakal Naik Akibat RUU Kesehatan, Serikat Buruh: Persulit Akses KesehatanNada kontra dari sejumlah pihak terus bergulir terhadap RUU Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan, yang saat ini tengah digodok oleh pihak pemerintah dan DPR RI.
Read more »
Menkes Budi Pastikan RUU Kesehatan yang Diubah demi Tingkatkan Layanan KesehatanPasal-pasal yang diubah dalam RUU Kesehatan dipastikan demi meningkatkan layanan kesehatan.
Read more »