Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui transformasi digitalisasi.
Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi implementasi peraturan tersebut di Pontianak, Kalimantan Barat.
“Saya menyambut baik kegiatan sosialisasi PMK Nomor 58/PMK.03/2022 yang diselenggarakan oleh Bidang Perbendaharaan BKAD Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengelola keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran SKPD/ Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD serta para Pejabat Pengadaan SKPD," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono dalam keterangan tertulis, Minggu .
Efisiensi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga kini telah menunjukan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui metode e-purchasing. Hingga Juli 2023, Kalimantan Barat tercatat telah membukukan peningkatan transaksi hingga lebih dari 160% dibanding tahun sebelumnya.
Dalam implementasi pengadaan barang dan jasa melalui mitra Toko Daring LKPP ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kalbar Wajibkan Pembayaran Pengadaan Barang-Jasa LKPP secara OnlineKebijakan ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Read more »
Pemprov Kalbar Implementasikan Pengadaan Barang Lewat Toko Daring LKPP Secara OnlinePemprov Kalbar komit tingkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui transformasi digitalisasi
Read more »
Mahasiswa Persoalkan DPRD Kota Cilegon Belanja Videotron hingga Rp2 Miliar, tapi Tak BerfungsiBelakangan diketahui bahwa pengadaan barang dan belanja videotron outdor itu estimasi anggarannya sungguh mencengangkan dan fantastis!
Read more »
PLN dan BPN Se-Sumatra Bekerja Sama dalam Optimalisasi Pendaftaran dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumBPN akan membantu PLN melakukan mediasi pada sengketa dan/atau konflik permasalahan aset tanah PLN dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Read more »