Kebijakan ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.
Kepala BKAD Pemprov Kalbar Ahmad Priyono mengatakan,
dengan diimplementasikannya PMK Nomor 58/PMK.03/2022, pejabat pengadaan dapat secara maksimal memanfaatkan mitra Toko Daring LKPP untuk belanja pengadaan kebutuhan pemerintah.menggunakan ID Billing yang diterbitkan olehmitra Toko Daring LKPP melalui Cash Management System yang terhubung dengan Bank Kalbar.
"Dengan terlaksananya hal ini, bendahara tidak lagi perlu repot pungut dan setor pajak, dan target pendapatan pajak dari sektor pengadaan pemerintah diharapkan dapat tercapai,” jelas Ahmad dalam rilis pers, Jumat . Pemprov Kalbar telah menunjukan kemajuan signifikan dalam peningkatan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui metode
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Survei: Satu Metode Pembayaran Dorong Masyarakat Lebih Sering Pakai Transportasi UmumKarena populasi perkotaan terus tumbuh sektor transportasi umum menghadapi tantangan mendesak untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang dan preferensi pembayaran
Read more »
Jembatan di Sekadau Kalbar Putus saat Warga Nonton Lomba, 28 LukaKetua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel menyebut terdapat 28 orang mengalami luka-luka. Satu korban dirujuk ke RS Sekadau, Kalbar.
Read more »
Kronologi Jembatan Gantung Putus hingga 28 Warga Luka-luka di KalbarSebanyak 28 warga di Kabupaten Sekadau luka-luka usai terjatuh dari jembatan putus. Peristiwa itu diduga terjadi lantaran jembatan kelebihan beban.
Read more »
BPBD Kalbar kerahkan 2.315 orang relawan bantu tangani karhutlaBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mengerahkan 2.315 relawan yang tergabung dalam 105 kelompok masyarakat yang telah dilatih untuk ...
Read more »