Komisi III DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu. - Halaman 1
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja pada Selasa pekan depan. Dalam rapat itu, DPR akan meminta Mahfud, Sri Mulyani, dan Ivan menerangkan secara detail soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan .
"Jadi saran teman-teman Komisi III mengundang Bu Menkeu rapat pada tanggal 29 Maret," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagaimana dikutip, Kamis .Sahroni mengatakan Komisi III sudah mendapatkan klarifikasi isu tersebut dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam raker pada Selasa .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Batal Jumat, Komisi III DPR-Mahfud-Sri Mulyani Rapat 'Rp 300 T' Pekan DepanSahroni menyebut rapat kerja soal isu Rp 300 T pekan depan akan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud Md hingga Ketua PPATK.
Read more »
Komisi III DPR Ramai-ramai Kritik Kepala PPATK Lapor Rp 300 T ke MahfudKritik Komisi III DPR RI muncul lantaran laporan PPATK terkait dugaan TPPU Rp 300 T di Kemenkeu disampaikan PPATK ke Menko Polhukam Mahfud Md.
Read more »
Komisi III Akan Rapat Bareng Mahfud Md dan Sri Mulyani, Bahas Rp 300 Triliun di KemenkeuMenurut Sahroni, isu Rp 300 triliun Kemenkeu sudah melebar kemana-mana dan menyebabkan banyak fitnah ke keluarga pejabat.
Read more »
Semakin Marak, Komisi III DPR Desak Pemerintah Berantas Judi OnlineDPR meminta pemerintah lebih cepat dan efektif memberantas judi online.
Read more »
Komisi III DPR dan PPATK Bahas Transaksi Mencurigakan Rp349 TriliunKomisi III DPR dan PPATK menggelar rapat kerja membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.
Read more »
Komisi III DPR Usul Bentuk Pansus Bahas Temuan Transaksi Janggal Rp 349 TriliunWakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa mengusulkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan PPATK
Read more »