DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.
DPR diminta segera membuat panitia khusus skandal di Kementerian Keuangan . Desakan itu dilontarkan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melalui bidang Politik, Hukum dan HAM.
Desakan itu, kata Hasnu, menguji keseriusan DPR menyelesaikan skandal tindak pidana pencucian uang . Jika tidak ada pansus, maka publik bisa menduga anggota DPR bagian dari skandal TPPU tersebut. PB PMII juga menegaskan, jelas Hasnu, rapat pada Rabu dilakukan secara terbuka. "PB PMII mendesak DPR bahwa semua yang berkaitan dengan isu publik tidak boleh ada rapat tertutup. Sebab, rapat tertutup akan melahirkan spekulasi-spekulasi baru di tengah lembaga DPR defisit kinerja," ujar Hasnu.
Padahal, lanjut Hasnu, publik menanti langkah maju dalam penyelesaikan skandal di Kemenkeu tersebut, misalkan, berapa kerugian negara, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan besar tersebut, bagaimana tindaklanjut penyelesaiannya, bagaimana pola kejahatan yang dilakukan, dan siapa saja yang akan bertanggungjawab.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Holding BUMN Panas Bumi Muncul Lagi, Ini Kabar Terbarunya..Pembentukan holding BUMN Panas Bumi di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Read more »
Kemenkeu Minta Maaf Soal Bea Cukai Pajaki Fatimah Zahratunnisa Rp4 Juta untuk Tebus PialaKementerian Keuangan (Kemenkeu) minta maaf atas insiden yang menimpa Fatimah Zahratunnisa.
Read more »
Kemenkeu Gelontorkan Rp23 Triliun untuk Pembangunan IKN 2023, Kementerian PUPR Minta Anggaran TambahanDirektur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) periode 2023 sebesar Rp23 triliun
Read more »
DPR Panggil PPATK, Tagih Data Transaksi Rp349 T Kemenkeu!Komisi III DPR RI memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait transaksi Rp349 triliun.
Read more »
PPATK Lapor ke DPR: Transaksi Rp349 T Kemenkeu Diduga TPPUPPATK menekankan bahwa transaksi janggal yang ada di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Read more »
DPR Sentil Kemenkeu: APBN Kita Minus Terus, Ternyata Tikusnya di Sana!Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa meminta PPATK serius membongkas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.
Read more »