PanjaKomisi VIII DPR RI untuk BPIH Tahun 1445H2024M Abdul Wachid menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat soal kuota haji
untuk BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid, menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan yang dibuat dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445H/2024M.. Pada Oktober 2023, Indonesia menerima tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah setelah pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Total kuota haji Indonesia pun menjadi 241.000 jemaah.
Perubahan ini bertentangan dengan kesepakatan Raker Komisi VIII dengan Kemenag pada November 2023, yang seharusnya tetap dijadikan acuan, bukan hasil Raker pada Maret 2024."Perubahan kebijakan ini jelas melanggar kesepakatan dalam Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menag RI pada 27 November 2023 dan juga Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang BPIH Tahun 1445H/2024M," tegas Wachid, yang juga merupakan anggota Timwas Haji DPR RI.
Karena itu, Ketua Panja BPIH Tahun 1445H/2024M ini mendukung pembentukan Panitia Khusus Haji untuk mengusut berbagai penyimpangan yang merugikan jamaah haji. Ia ingin Pansus segera dibentuk untuk menyelidiki, menghimpun informasi, dan menelusuri bukti-bukti demi merumuskan solusi dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Timwas Haji DPR RI menyoroti masalah haji 'ilegal' yang semakin marak. Fenomena ini merupakan dampak dari praktik oknum travel nakal yang menyebabkan banyak warga menjadi korban. Menteri Agama pada 13 Maret 2024, Menteri Agama mengubah komposisi pembagian kuota haji menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR RI Desak Kemenag Cabut Izin Travel Haji dan Umrah NakalDEWAN Perwakilan Rakyat DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi
Read more »
Pelayanan Haji Tak Sesuai Perjanjian, DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel NakalBerita Pelayanan Haji Tak Sesuai Perjanjian, DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Nakal terbaru hari ini 2024-06-18 13:36:17 dari sumber yang terpercaya
Read more »
Ketua Panja BPIH Tuding Kemenag Langgar Kesepakatan soal Persentase Kuota HajiKetua Panja BPIH 1445H/2024 M Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid tuding Kemenag langgar kesepakatan mengenai persentase kuota haji.
Read more »
Apresiasi Pembatalan UKT, DPR Siapkan Panja Biaya PendidikanLangkah Kemendikbud Ristek membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR,
Read more »
Panja Komisi X DPR Tak Bahas Opsi Hapus Aturan Status PTN-BHPanitia Kerja (Panja) UKT di Komisi X DPR tidak membahas opsi penghapusan aturan terkait status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Read more »
Kasus Dugaan Pemalsuan 109 Ton Emas Antam, Komisi VI DPR Buka Peluang Bentuk PanjaKomisi VI DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami kasus dugaan pemalsuan emas di PT Antam yang mencapai
Read more »