Panitia Kerja (Panja) UKT di Komisi X DPR tidak membahas opsi penghapusan aturan terkait status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Huda menyebut Panja tersebut berfokus terkait rumusan indeks biaya pendidikan tinggi yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah."Belum, Panja ini berdedikasi fokus terkait dengan rumusan indeks biaya pendidikan tinggi yang semestinya dipenuhi oleh pemerintah," kata Huda saat dihubungi, Rabu .
Huda mengatakan pembahasan aturan status PTN-BH tidak akan dibahas dalam Panja ini. Ia menyebut aturan tersebut akan dibahas dalam kesempatan lain."Jadi menyangkut soal status perguruan tinggi berbadan hukum nanti akan menjadi bahasan padaUKT Bisa Naik Tahun Depan, JPPI Tuntut Hapus Status PTN Badan HukumKoordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai PTN-BH adalah wujud privatisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi.
Menurutnya, status PTN-BH diterapkan agar kampus bisa memperoleh uang untuk biaya operasional. Dia pun membandingkan PTN-BH dengan tata kelola PTN di masa lampau. "Dulu tuh kampus enggak boleh punya usaha, profit dan seterusnya karena dibiayai oleh negara, nah sekarang sistem itu mau diubah, mau didorong menjadi PTN-BH, nah ketika PTN-BH itu kampus diizinkan dan disahkan untuk berbisnis, bahkan wajib, karena kalau enggak berbisnis dia punya dana untuk biayai kampus," tutur Ubaid saat dihubungi
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soroti Kenaikan UKT: Komisi X DPR Bentuk Panja Pembiayaan PendidikanPanja Pembiayaan Pendidikan, lanjutnya, diperkirakan butuh waktu kerja selama 3–4 bulan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT itu.
Read more »
UKT Naik, Komisi X DPR Bentuk Panja dan Akan Minta Penjelasan KemendikbudristekKomisi X DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri.
Read more »
Komisi II DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI menyepakati membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tahun 2017.
Read more »
Komisi II DPR Sepakat Bentuk Panja Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI sepakat membentuk Panja untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
Read more »
Komisi X DPR RI Menilai Permendikbudristek jadi Alasan PTN Menaikkan UKTJakarta, tvOnenews.com - Komisi x Dpr RI menyoroti Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 terkait dengan kenaikan biaya uang kuliah Tunggal atau Ukt di sejumlah universitas negeri. Aturan tersebut disinyalir menjadi penyebab kenaikan biaya UKT hari ini.
Read more »
Pimpinan Komisi X DPR Soroti Pelaksanaan Status PTN BH: Biaya Kuliah Jadi MelonjakDede Yusuf menegaskan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTNBH.
Read more »