Pemerintah jamin tak ada PHK massal untuk tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara meskipun Peraturan Pemerintah No 49/2018 mengatur tidak ada lagi pegawai non-ASN per November 2023. Namun, jalan keluar akan dicari. Polhuk AdadiKompas
”Kami terus mencari titik paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan tidak ada penurunan pendapatan . Ini sedang kami matangkan terus. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya,” ujar Azwar Anas.
Menurut dia, keberadaan tenaga honorer sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan, di beberapa daerah, pelayanan publik di sejumlah sektor bisa lumpuh jika tidak ada pegawai honorer mengingat jumlah ASN yang ada terbatas. Anggota Komisi II dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Syamsurizal, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah yang tidak akan mem-PHK tenaga non-ASN dan tidak mengurangi fasilitas/honor yang diterima mereka tanpa mengakibatkan pembengkakan anggaran. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa mengombinasikan prinsip-prinsip tersebut sangat sulit. Apalagi, hal itu harus direalisasikan dalam waktu yang sangat singkat atau sebelum November 2023.
Ia kemudian mempertanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah. ”Konkretnya bagaimana? Apakah ini akan dituangkan di dalam perubahan UU ASN atau bagaimana? Kalau dituangkan dalam RUU ASN, apakah perubahan itu bisa kita buru menjelang bulan November 2023 yang menjadi ancaman pegawai honorer seIndonesia?” kata Syamsurizal.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Impor Bahan Baku Terjepit Peraturan, GINSI Klaim PHK Capai 25 PersenGabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI mengklaim macetnya aktivitas impor imbas berlakunya PP No.28/2021, terdapat PHK besar-besaran.
Read more »
Catat, Ini Biaya Pengurusan STNK Konversi Motor ListrikTarif perubahan dokumen kendaraan konversi motor listrik adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Read more »
Hak Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan, Ini Aturannya |Republika OnlineKemudahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022.
Read more »
Pernah Kena PHK, Sandiaga Uno Bagikan Tips Sukses untuk SantriMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku pernah menjadi korban PHK. Akibatnya, Sandiaga tidak memiliki penghasilan....
Read more »
Ngeri! Pegawai Freeport Cs Terancam PHK, RI Ambles Rp120 TPHK ini bisa terjadi tatkala ekspor konsentrat tembaga ikut dilarang
Read more »