Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan yang tak boleh disampaikan di rumah ibadah hingga tempat menimba ilmu pendidikan yakni politik praktis.
dalam beragama. Terlebih politik inspiratif boleh disampaikan dalam rumah ibadah hingga tempat menempa pendidikan.
Awalnya Mahfud menyampaikan, bahwa semua pihak diperbolehkan menggunakan rumah ibadah untuk kegiatan politik. Karena memang, tempat kegiatan politik dan lahirnya ide-ide politik itu dari agama.Namun ia mengingatkan bahwa politik itu terdapat dua tingkatan yakni yang pertama politik inspiratif. Politik bicara soal keadilan hingga demokrasi boleh disampaikan di rumah-rumah ibadah.
Mahfud pun mengingatkan yang tak boleh disampaikan di rumah ibadah hingga tempat menimba ilmu pendidikan yakni politik praktis. Pasalnya politik praktis jika disampaikan bisa menimbulkan perpecahan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Bolehkan Kampanye Politik di Rumah Ibadah, Asal Bukan Untuk Pilih Paslon dan PartaiMenko Polhukam Mahfud Md menyatakan, berkampanye politik di rumah ibadah tidak salah.
Read more »
Versi Mahfud, Rumah Ibadah Bisa Dipakai Membahas Politik Inspiratif, Bukan PraktisMenko Polhukam Mahfud MD menyebut rumah ibadah bukan menjadi tempat untuk berbicara politik praktis, melainkan inspiratif.
Read more »
Komisi III DPR Geram Raker dengan Menko Polhukam Soal Duit Rp 300 Triliun BatalAnggota Komisi III DPR Habiburokhman geram karena raker Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana batal digelar
Read more »
Rapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD Batal DigelarKomisi III DPR RI batal menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Read more »
Menko Polhukam: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 TriliunMenkopolhukam Mahfud MD menyebutkan, adanya pergerakan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang ditemukan di Kementerian Keuangan. Namun, menurut Menkeu Sri Mulyani data tersebut baru dikirim 13 Maret lalu, Polhuk AdadiKompas
Read more »
Soal Tuduhan Anies Baswedan ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Airlangga Hartarto: Menko Ada 4Airlangga Hartarto menanggapi santai tudingan Anies Baswedan soal adanya Menko yang ingin mengubah konstitusi UUD 1945.
Read more »