KPK Mendukung RUU Perampasan Aset untuk Koruptor Disahkan
JAKARTA, KOMPAS.TV – Pada Kamis, 30 Maret 2023 Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi , Ali Fikri, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat membantu penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan lebih baik.
Menurut Ali, pasalnya dalam RUU tersebut memuat kebijakan yang dapat memudahkan pemulihan aset yang selama ini dinikmati oleh para koruptor. “Sekarang waktu yang tepat untuk dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk dari penegakan hukum tindak pidana korupsi” ujar Ali Fikri, Juru Bicara KPK.
Terungkapnya kekayaan fantastis para pejabat negara yang mencurigakan telah membuka pintu untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset ini.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Setuju dengan Mahfud MD soal RUU Perampasan AsetKPK mendukung Mahfud agar calon beleid itu disahkan. Apalagi, saat ini sedang banyak pejabat yang memamerkan hartanya di media sosial.
Read more »
Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Gaya Hidup Mewah Pejabat Disorot, KPK Dorong RUU Perampasan Aset DisahkanKPK mendorong RUU Perampasan Aset disahkan. KPK menilai pengesahan aturan itu menemukan momentum di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup mewah pejabat.
Read more »
Banyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan AsetBanyak Pejabat Miliki Harta Tak Wajar, KPK Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
Read more »
Mahfud MD Minta ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud MD menyampaikan, pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020
Read more »
Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineMenko Polhukam Mahfud MD minta Komisi III DPR untuk prioritaskan RUU Perampasan Aset.
Read more »