Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus segera melaksanakan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md saat memberikan keterangan pers di kawasan Senen, Jakarta, Selasa .
Menurut Mahfud, Putusan MK tersebut harus diterapkan pada Pilkada 2024 karena hasil pemilu sebelumnya yang dimaksud adalah Pemilu 2024. Terlebih, kata dia, penurunan ambang batas telah disampaikan olehnya dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat di DPR RI pada 2018. Sebelumnya, MK mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:a.
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.a.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PDIP: KPU harus segera tindak lanjut putusan MK soal pilkadaKetua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya Said Abdullah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...
Read more »
Putusan MK soal Batas Usia Calon di Pilkada, Ada Ultimatum untuk KPUJPNN.com : Berikut ini putusan MK terkait syarat batas usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada.
Read more »
DPR Bakal Rapat Bareng KPU Respons Putusan MK Soal Perubahan Syarat Pencalonan PilkadaMenurutnya, adanya putusan MK ini harus dituangkan dalam Peraturan KPU atau PKPU ke depan.
Read more »
KPU akan pelajari putusan MK ubah aturan PilkadaAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partai atau gabungan ...
Read more »
KPU Pelajari Putusan MK yang Ubah Syarat Pencalonan di PilkadaPutusan terbaru MK mengubah aturan UU Pilkada terkait pancalonan gubernur dan wakil gubernur dalam perolehan suara parpol atau gabungan parpol.
Read more »
KPU Akan Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah soal Putusan MK yang Ubah Aturan PilkadaAnggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait putusan MK yang mengubah aturan pencalonan pada pilkada.
Read more »