Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025 berdampak terhadap daya beli ...
Rumah-rumah semi permanen berdiri di tepi Waduk Pluit dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta Utara, Selasa . Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan, bantuan langsung tunai , bantuan pangan, dan bantuan pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 yang diprediksi akan terjaga pada level 5 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.
“Pemerintah memang sudah umumkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 yang dikhawatirkan semakin memukul daya beli masyarakat,” kata Jupiter kepada wartawan di Jakarta, Kamis. Sementara sisi positifnya, pemerintah bisa mendongkrak penerimaan sekaligus menambal defisit keuangan negara.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPN Mau Naik Jadi 12%, Pengembang Minta Insentif PPN DTP DiperpanjangKetua Umum DPP REI, Joko Suranto meminta pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP. Apa lagi, mulai 1 Januari 2025 bakal ada kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Read more »
PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan Tak Berlaku untuk Barang-barang IniKenaikan tarif PPN ini tidak berlaku untuk barang atau jasa yang sudah dikecualikan alias bebas PPN.
Read more »
Komisi XI Minta Kenaikan PPN Jadi 12% Ditunda, Ini Kata KemenkeuKomisi XI DPR RI mengusulkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda.
Read more »
Legislator PAN di Komisi VI DPR Anggap Integrasi Tiktok Tokped Untungkan UMKM"Kita didik UMKM agar mereka bisa beradaptasi dan makin kreatif dalam menggunakan teknologi untuk berjualan,” papar Intan.
Read more »
Integrasi Tiktok dan Tokpedia Untungkan UMKM, Begini Respons Anggota Komisi VI DPRJPNN.com : Proses integrasi platform Tiktok shop dan Tokopedia sudah berjalan nyaris tiga bulan dan saat ini masih terus direview oleh Kementerian Perdaganga
Read more »
Rapat dengan Mensos, Anggota Komisi VIII DPR Pertanyakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti pemberian bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Read more »