KPU juga berencana mengatur definisi media sosial dalam revisi PKPU tersebut.
satu platform yang kemudian bisa memunculkan interaksi dua arah, partisipasi, sampai kemudian bisa memunculkan konten-konten baru," jelas dia.Di samping itu, Mellaz juga menyampaikan KPU akan mengatur batasan ruang gerak para peserta pemilu dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye.
"KPU dan Bawaslu perlu membuat peraturan teknis untuk Pemilu dan Pilkada yang secara spesifik mengatur kampanye politik di media sosial dan menyelaraskan peraturan-peraturan yang telah ada," kata Adinda. Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dirumuskan oleh TII berdasarkan hasil penelitian mereka bertema"Penataan Regulasi Kampanye Politik di Media Sosial Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Informatif dan Edukatif? dengan menerapkan pendekatan regulasi.
Hasil penelitian tersebut pun telah disampaikan secara langsung oleh TII kepada KPU RI dalam audiensi di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa . Dalam kesempatan itu, kunjungan TII disambut oleh August Mellaz.Sudah Beralih ke Motor Listrik? Merek Apa yang Sudah Nangkring di Garasi Kamu?
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU berencana merevisi PKPU tentang Kampanye PemiluKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). "Untuk peraturan ...
Read more »
Bawaslu Desak Revisi, KPU Tantang Adu DataBadan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Magetan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magetan melakukan perbaikan data pemilih agar benar-benar valid.
Read more »
Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Rampung April 2023Pemerintah terus mengejar revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur devisa hasil ekspor (DHE).
Read more »
Menko Airlangga: Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor Selesai Bulan Ini | merdeka.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) diproyeksikan selesai bulan April.
Read more »
Revisi Aturan DHE Dinilai tak Berdampak Signifikan pada Cadangan DevisaPerevisian aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang dilakukan pemerintah tak akan berdampak signifikan pada cadangan devisa Indonesia.
Read more »
Dampak UU P2SK Terhadap Praktik Kepailitan dan PKPUUU baru itu disebut sebagai regulasi sapu jagat, merevisi puluhan UU terkait keuangan yang sudah lama berlaku.
Read more »