KPK mengungkap ada 70.350 penyelengara negara yang masuk kategori wajib lapor belum menyampaikan LHKPN tahun periodik 2022 ke lembaga antirasuah.
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada 70.350 penyelengara negara yang masuk kategori wajib lapor belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun periodik 2022 ke lembaga antirasuah.
Jika dirinci, pada jajaran yudikatif, dari total 18.648 wajib lapor, sejumlah 18.095 telah menyampaikannya, atau sebesar 97%. Pada jajaran legislatif, baik pusat maupun daerah, dari 20.078 wajib Llapor, tercatat 10.348 yang sudah menyampaikannya, atau sebesar 52%. Tak hanya itu, KPK juga menyampaikan apresiasi kepada para pegawai atau operator LHKPN yang ditugaskan pada instansi masing-masing yang telah membantu dan mendukung para penyelenggara negara atau pun wajib lapor lainnya di lingkungan instansi masing-masing, dapat menyampaikan LHKPN nya secara tepat waktu.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Grup Sinarmas (DMAS) Mau Tambah 350 Hektare Lahan Senilai Rp700 MiliarRencana penambahan ini seiring dengan persediaan lahan DMAS yang bakal habis dalam beberapa tahun ke depan.
Read more »
Jubir: Satu Alumni, Angkatan antara Insan KPK dan Pihak yang Diusut Sering TerjadiKPK memastikan, setiap perkara yang tengah ditangani KPK akan diusut secara profesional, ketat dan terukur.
Read more »
LHKPN Jadi Pintu Masuk Ungkap KorupsiSepanjang 2019 sampai dengan 2022, terdapat 1.635 pemeriksaan LHKPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 411 laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permintaan maupun inisiatif diteruskan ke ranah penindakan. Polhuk AdadiKompas
Read more »
4 Kepala Bea Cukai Terkaya Versi LHKPN, Nomor Terakhir Atasan Eko DarmantoTerdapat sejumlah kepala bea cukai terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang bisa diketahui. Harta Kekayaan Kepala Bea Cukai kini tengah...
Read more »
LHKPN Bakal Efektif Cegah Korupsi jika RUU Perampasan Aset DisahkanWasekjen PSI Dedek Prayudi menilai LHKPN akan efektif sebagai instrumen mencegah korupsi jika RUU Perampasan Aset sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah.
Read more »
Eks Kepala PPATK Usul Ada 'Risk Management' untuk Cek LHKPN PejabatEks Kepala PPATK Yunus Husein sebut perlu ada pendekatan risk management dalam memeriksa LHKPN pejabat di tengah keterbatasan SDM
Read more »