Eks Kepala PPATK Yunus Husein sebut perlu ada pendekatan risk management dalam memeriksa LHKPN pejabat di tengah keterbatasan SDM
lantas mengakui bahwa keterbatasan SDM yang dimiliki KPK menjadi penghambat untuk memeriksa kebenaran LHKPN yang dilaporkan para pejabat.atau dibuat sendiri oleh orang yang melaporkan.
Menurut Samad, idealnya klarifikasi administrasi itu diikuti oleh klarifikasi faktual ke lapangan dan klarifikasi hukum. Apabila harta tersebut ternyata ilegal, kata Samad, temuan itu dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dugaan korupsi.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kepala Bea Cukai Makassar Penuhi Panggilan KPK untuk Klarifikasi LHKPNKepala Bea-Cukai Makassar Andhi Pramono memenuhi panggilan KPK. Andhi bakal mengklarifikasi LHKPN yang dimilikinya.
Read more »
Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Klaim Sampaikan LHKPN Tepat WaktuKepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengklaim selalu sampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tepat waktu.
Read more »
KPK akan Analisis Dokumen dan LHKPN Kepala Bea Cukai Makassar dan ASN KemenkeuKPK akan menganalisis dokumen yang dibawa Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan ASN Ditjen Pajak Kemenkeu Wahono Saputro dengan LHKPN milik mereka.
Read more »
4 Kepala Bea Cukai Terkaya Versi LHKPN, Nomor Terakhir Atasan Eko DarmantoTerdapat sejumlah kepala bea cukai terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang bisa diketahui. Harta Kekayaan Kepala Bea Cukai kini tengah...
Read more »
Sambangi Kemenkeu, Kepala PPATK Klarifikasi soal Rp 300 Triliun: Itu Bukan Tentang KorupsiPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Selasa, 14 Maret 2023.
Read more »
Kepala PPATK Ungkap Misteri di Balik Dana Rp300 Triliun di KemenkeuKepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa transaksi sebesar Rp300 triliun bukan temuan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
Read more »