'Kesimpulannya saya nggak ada cerita DJP keluar dari Kemenkeu, karena risikonya akan lebih tinggi,' ujar Amien.
Ketua Komisi Pengawas Perpajakan Amien Sunaryadi bicara soal wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, usulan ini nampaknya tidak mungkin untuk dilakukan.
Amien mengatakan Komwasjak belum membahas sama sekali terkait wacana ini. Belum ada rekomendasi resmi dari Komwasjak soal isu pemisahan DJP dengan Kementerian Keuangan. Namun, Amien pribadi pernah mengikuti diskusi soal pemisahan DJP beberapa tahun lalu. Menurutnya, dari hasil diskusi yang diikutinya, Amien menyimpulkan bahwa DJP akan sangat berisiko bila dipisahkan dari Kementerian Keuangan."Komwasjak belum mempelajari yang soal usulan pemisahan DJP. Saya pribadi, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ikut diskusi dengan teman-teman DJP, dengan konsultannya saya ikut diskusi.
"Sekarang ini DJP, personel-personel di situ bisa dilindungi Menteri Keuangan. Kalau keluar dari DJP nggak ada yang melindungi, habis mereka. Dihabisi sama yang punya power yang lain," kata Amien.harus dilihat secara mendalam, bahkan diperhitungkan juga masalah psikologis politik di Indonesia. Dia meminta semua pihak jangan hanya membanding-bandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain.bandinginitu berbeda dengan yang di Indonesia," sebut Amien.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mengenal Komisi Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?Komwasjak menggelar diskusi dengan masyarakat bertajuk Komwasjak Mendengar di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2024).
Read more »
Enzy Storia: Tubuhku Nggak Sekuat Orang-orangEnzy Storia: Tubuhku Nggak Sekuat Orang-orang
Read more »
Jelang Lebaran, DJP Larang Pegawai Pajak Terima Barang hingga UangKetentuan itu tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen pajak Nomor PENG-10/PJ.09/2023 tentang Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 H.
Read more »
DJP Gandeng Privy Sediakan Tanda Tangan Digital dalam Laporan PajakKolaborasi dengan Privy sebagai PSrE di Indonesia yang memiliki keabsahan hukum tentunya akan menambah kepercayaan para Wajib Pajak dalam memberikan laporan pajak.
Read more »
DJP Gandeng Privy Luncurkan Lapor Pajak dengan Tanda Tangan DigitalPersoalannya sistem digital juga harus dapat memenuhi unsur keamanan dan keabsahan bagi penggunanya.
Read more »