Heddy mengungkapkan, esensi dari sanksi DKPP bukan untuk menghukum penyelenggara Pemilu.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang salah memahami tugas, fungsi, maupun wewenang DKPP. Karena, DKPP dianggap lembaga super power pengawas untuk tahapan pemilu, maupun mengawasi penyelenggara pemilu.
Ia menjelaskan, DKPP dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya bersifat pasif sesuai dengan Pasal 159 angka 3 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi DKPP dimaksudkan itu, diungkapkannya, untuk menjaga penyelenggara agar bekerja dalam koridor etika maupun hukum. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada operasional tugas dan fungsi DKPP, di mana DKPP tidak bisa melaksanakan sidang pemeriksaan di daerah. DKPP saat ini akan melaksanakan sidang secara virtual.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada empat penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022.Sementara itu, Anggota DKPP J.
Ia menambahkan, perdebatan wacana terkait sistem pemilu yang berkembang hanya sebatas kepentingan sempit belaka. Hal ini disebutnya hanya akan menjadikan KPU sebagai korban.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Alhamdulillah, Hasil Sidak Dinas DKPP Kota Cirebon Tidak Ditemukan Formalin Pada Makanan Jelang RamadhanJelang Bulan Ramadan 1444 H, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cirebon, menggelar sidak bahan makanan ke sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Cirebon, Selasa (21/03/2023).
Read more »
Rahasia Apple Tidak PHK Massal Seperti Google dan FacebookPuluhan ribu orang telah di-PHK oleh Google, Facebook, dan Amazon.
Read more »
Wakil Ketua Komisi III DPR: Restorative Justice Tidak Tepat untuk MarioWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sepakat dengan pernyataan Kejagung yang menutup peluang untuk diterapkannya restorative justice kepada Mario Dandy Satrio (MDS).
Read more »
Ketua PP IPHI Minta Jajarannya Tidak Takut Intimidasi & TerorKetua PP IPHI Ismed Hasan Putro mengeluarkan instruksi penting untuk seluruh jajarannya di daerah.
Read more »
Ketua DPP PPP Sebut Tidak Paksa Sandiaga Gabung Partainya |Republika OnlinePPP mengaku terbuka jika Sandiaga Uno ingin bergabung dengan partainya.
Read more »