Apindo tetap mempermasalahkan substansi kluster ketenagakerjaan, terutama menyangkut formula penghitungan upah minimum dan alih daya. Sementara serikat pekerja menilai DPR tidak mengikuti aspirasi masyarakat. Ekonomi AdadiKompas
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pengesahan itu.
Menanggapi persetujuan DPR itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, Apindo secara umum bisa menerima keberadaan Perppu Cipta Kerja. Namun, Apindo tetap mempermasalahkan substansi kluster ketenagakerjaan yang ada di Perppu Cipta Kerja, terutama menyangkut formula penghitungan upah minimum dan alih daya.
Terkait alih daya, menurut Hariyadi, pemerintah tidak menganggap alih daya sebagai suatu proses bisnis yang lumrah dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Adanya pembatasan sebagian pekerjaan alih daya dinilai sebagai bentuk kontrol pemerintah. Ia menganggap keputusan itu juga tidak mempertimbangkan data ataupun kajian ilmiah.
“Kita menghadapi kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa negara sudah mengalami stagflasi. Suku bunga cukup tinggi sehingga menyebabkan melambatnya perekonomian global,” kata dia. “Sepanjang 2023, upah minimum tetap mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18/2022. Formula penghitungan upah minimum yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja yang disahkan akan berlaku tahun 2024. Pasca-persetujuan Perppu Cipta Kerja jadi UU, kami segera menyusun revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” tutur Indah.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja, Ini Penjelasan Lengkap PemerintahPemerintah menyambut pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR yang dipimpin langsung ketua DPR RI Puan Maharani.
Read more »
UU Cipta Kerja Disahkan, Apindo Minta Dilibatkan Susun Aturan Turunan soal UpahAsosiasi Pengusaha Indonesia minta untuk dilibatkan dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja
Read more »
Apindo: Efisiensi Perusahaan Imbas Tekanan Pandemi dan ResesiApindo menilai perusahaan yang beorientasi ekspor terutama tujuan negara Eropa, Inggris, dan AS masih mengalami tekanan akibat pandemi dan resesi.
Read more »
PKS Juga Tolak Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Walk Out Paripurna DPRFraksi PKS DPR RI menolak penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang. Fraksi PKS DPR pun keluar atau walk out dari rapat paripurna DPR RI.
Read more »
Komjen Arief dan Boy Rafli akan Pensiun, Ini Catatan Kompolnas untuk Penggantinya | merdeka.comKendati demikian, semua itu nantinya tetap akan ditentukan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Read more »
Diwarnai Aksi Walk Out dan Ditolak PKS-Demokrat, DPR Tetap Sahkan Perppu Cipta Kerja jadi Undang-UndangKendati ditolak dua fraksi, Puan selaku pimpinan sidang tetap melanjutkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Read more »