Asosiasi Pengusaha Indonesia minta untuk dilibatkan dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo dalam penyusunan Peraturan Pemerintah pasca-disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Selasa .
Dia menjelaskan, formula penghitungan pengupahan sebelum adanya Perppu Cipta Kerja sebetulnya sudah pada kondisi maksimal yang dapat dilakukan para pengusaha, di mana formulanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi ataupun inflasi. Apindo khawatir, aturan terkait alih daya yang terus berubah-ubah dapat berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Padahal, hadirnya UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, bukan mempersempit tenaga kerja.
DPR dan pemerintah sebelumnya sudah melakukan sejumlah rapat guna membahas substansi Perppu Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR M. Nurdin mengeklaim, mereka selalu mengedepankan musyawarah dalam pembahasan aturan tersebut.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Gelar Rapat Paripurna Ambil Keputusan Perpu Cipta KerjaBaleg sebelumnya menyetujui membawa Perpu Cipta Kerja ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Read more »
Pakar Bahas Cara Luruskan Informasi Keliru soal Perppu Cipta KerjaSatgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar workshop komunikasi publik, Jumat (17/3) yang lalu.
Read more »
Soal Beban Kerja, Pengusaha Indonesia Lebih Baik di AsiaKesejahteraan karyawan turut menjadi hal krusial supaya dapat menarik dan mempertahankan karyawan, selain memberikan gaji yang adil.
Read more »
Besok, DPR Gelar Rapat Paripurna Putuskan Nasib Perppu Cipta Kerja | merdeka.comDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Pengambilan keputusan disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang akan dibahas dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (21/3) besok.
Read more »
Demokrat Sebut Perpu Cipta Kerja Sudah Kehilangan Alasan Kegentingan MemaksaSebab jika ada kegentingan, maka Perpu Cipta Kerja mestinya disahkan dalam masa sidang terdekat usai Perpu terbit pada 30 Desember 2022.
Read more »
Datangi DPR, Mahasiswa Demo Tolak Perppu Cipta Kerja dan Penundaan Pemilu 2024Para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi besar jika aspirasi mereka soal penolakan Perppu Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024 tak direspons pemerintah dan DPR.
Read more »