Kemenaker meluruskan sejumlah asumsi yang timbul terkait Cipta Kerja, khususnya mengenai pesangon, upah minimum hingga cuti pekerja.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya angkat bicara terkait pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa .
“Bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang besarannya sesuai alasan PHK,” jelas Kemenaker, dikutip Minggu . Keenam, pihaknya memastikan status karyawan tetap, tetap ada. Dijelaskan, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau PKWT bagi pekerja kontrak, atau bisa untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT bagi pekerja tetap.
Selain itu, disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi UU tidak membuat jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Kemenaker menegaskan, jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian tetap ada. Bahkan, pemerintah menambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rincian Pesangon Karyawan PHK dalam UU Cipta KerjaUU Cipta Kerja mengatur pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Read more »
UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum Bagi Sektor Ekonomi dan PekerjaPerppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan demikian, Perppu ini telah sah menjadi undang-undang yang mengikat dan diharapkan juga menjadi jawaban atas tantangan dinamika ekonomi global yang terjadi saat ini.
Read more »
Tolak UU Cipta Kerja dan Permenaker 5/2023, Buruh Mogok Nasional Juli dan Agustus 2023Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, bentuk penolakan buruh akan pengesahan UU Cipta Kerja dengan melakukan mogok nasional yang akan diselenggarakan antara Juli dan Agustus 2023.
Read more »
Harus Gugat UU Cipta Kerja ke MK, BEM UI: Untuk Apa Punya Wakil RakyatMenggugat ke MK jelas jadi salah satu opsi, tapi kami jelas sangat sedih jika semua produk hukum selalu tak partisipatif dan sengaja ditutup ruang aspirasinya di parlemen.
Read more »
Tolak UU Cipta Kerja-Aturan Potong Gaji, Buruh Mau Mogok NasionalPartai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan Permenaker No 5 Tahun 2023. Mereka berencana mogok nasional
Read more »
Meski Laporkan UU Cipta Kerja Selesai di DPR, Pertemuan Jokowi-Puan Picu Spekulasi Dukungan JokowiPresiden Jokowi bertemu Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Jumat. Pertemuan menimbulkan dugaan Puan berharap dukungan politik Jokowi meski Puan laporkan selesainya Perppu Cipta Kerja jadi UU di DPR. Polhuk AdadiKompas
Read more »