Ketentuan itu berlaku bagi Polwan saat menggunakan pakaian dinas maupun kegiatan dinas
Dalam telegram itu, aturan ini juga berlaku bagi polwan di dalam struktur maupun di luar struktur Polri.Kapolri Lepas 116 Polisi dan 24 Polwan Pasukan Perdamaian Dunia Garuda Bhayangkara ke Afrika Tengah
Bagi polwan yang beragama Islam diperbolehkan menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Adapun pengecualian dapat diberikan bagi Polwan yang sedang melaksanakan tugas tertentu. Hal ini juga mesti dilengkapi dengan surat perintah tugas.A. Bagi polwan yang memiliki rambut 2 centimeter melebihi kerah:
1. Wajib disanggul dengan model cepol secara ideal menggunakan harnet berwarna hitam bermotif polos berdiameter maksimal 15 cm; 2. Tidak memakai aksesori rambut kecuali jepit rambut/hairpin berwarna hitam sebagai penyangga sanggul;4. Memperhatikan nilai-nilai kerapian, kepantasan dan keserasian dalam berpenampilan pada saat kegiatan kedinasan;1. Panjang maksimal tidak melebihi 2 cm di bawah kerah baju;4. Tidak memangkas rambut terlalu pendek seperti model pria.1.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kapolri Terbitkan Aturan Baru Rambut Polwan, Sama dengan Polisi DuniaBagi polwan yang rambutnya 2 cm melebih kerah maka wajib disanggul. Polwan juga dilarang berponi atau merubah warna asli rambutnya.
Read more »
Polri Keluarkan Aturan untuk Rambut Polwan, Mengacu Standar Polisi DuniaPertimbangan aturan itu disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kerapihan rambut Polwan Polri.
Read more »
Polri: Ketentuan Rambut Polwan Mengacu Standar Polisi DuniaPOLRI mengeluarkan sebuah aturan melalui surat telegram tentang ketentuan rambut bagi polisi wanita atau Polwan.
Read more »
Polri Revisi Aturan Rambut Polwan, Agar Sama dengan Polisi DuniaAturan rambut baru Polwan itu dibuat karena sama dengan polisi-polisi di dunia.
Read more »
Bappebti Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Sistem Perdagangan AlternatifPerba ini bertujuan mereformasi pelaku usaha di bidang PBK agar memiliki nilai tambah dengan mengutamakan transparansi, integritas, dan perlindungan nasabah.
Read more »