Jokowi akan segera terbitkan Perpres soal Tukin PNS BPKP. Pada Perpres 2017, Kepala BPKP dapat tukin 150 persen.
- Presiden Joko Widodo mengumumkan akan segera mencairkan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan .
"Ini yang terakhir, ini yang senang pasti banyak. Tadi, Pak Ateh bisik-bisik menanyakan kepada saya mengenai tukin di lingkungan BPKP, “Pak Presiden, bagaimana Pak perpresnya sudah selesai belum?” Saya sampaikan, sudah saya tanda tangani jadi 100 persen. Tapi, hati-hati tadi yang saya sampaikan, tolong," kata Jokowi dikutip dari tayanganPresiden Jokowi terakhir kali menerbitkan Perpres soal tukin BPKP adalah tahun 2017.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Pastikan Pegawai BPKP Dapat Tukin 100 PersenPresiden Jokowi sudah menandatangani peraturan presiden (Perpres) soal tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Read more »
Cair! Jokowi Pastikan Pegawai BPKP Dapat Tukin 100%Jokowi memastikan pegawai BPKP akan mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) 100%. Mantap!
Read more »
APBD Dominan untuk Gaji Hingga Tukin, Sri Mulyani Bakal Rombak Aturan Belanja PNS DaerahRealisasi belanja pemerintah daerah (pemda) hingga April 2023 tercatat masih didominasi oleh belanja pegawai.
Read more »
Sabar, Formula Baru Tukin PNS Masih DihitungKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) tengah menggodok aturan mengenai pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau Tukin PNS
Read more »
Perpres Sudah Diteken, Presiden Jokowi Sebut Tukin PNS di Lingkungan BPKP Bakal Cair 100 Persen - Jawa PosIa berpesan kepada BPKP untuk bisa mengawal dan mengawasi pemerintah daerah hingga pusat agar APBN dan APBD yang dimiliki bisa produktif.
Read more »
Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurdJokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
Read more »