Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja |Republika Online

Philippines News News

Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif-Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja |Republika Online
Philippines Latest News,Philippines Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

Eksekutif dan legislatif marah usai UU Ciptaker disebut inkonstitusional bersyarat.

Kemarahan tersebut juga berdampak kepada pemecatan Aswanto oleh DPR dari posisi hakim MK pada September 2022. Akhirnya, Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah yang semula menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK.

Imbas dari kemarahan tersebut, Komisi III lewat fungsi legislasinya mengusulkan kembali revisi UU MK. Padahal, DPR baru melakukan revisi ketiganya dan disahkan menjadi undang-undang pada September 2020.yang merupakan imbas putusan yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pertama adalah evaluasi terhadap hakim yang sudah diusulkan DPR.atau hakim MK dapat ditarik kembali jika dalam hasil evaluasinya dianggap buruk oleh DPR.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan, ada empat materi muatan yang akan diubah dalam revisi UU MK. Diketahui, undang-undang tersebut sudah direvisi sebanyak tiga kali dan terakhir disahkan pada September 2020. "Itulah yang akan kita atur akan seperti apa. Karena prinsipnya, evaluasi itu juga tidak boleh mengganggu independensi," ujar Arsul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.
Read more »

Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 TahunJimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 TahunMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK dijabat oleh orang yang berusia minimal 60 tahun.
Read more »

Jimly Pertanyakan Independensi Hakim Jika Ada Pasal Evaluasi di RUU MK |Republika OnlineJimly Pertanyakan Independensi Hakim Jika Ada Pasal Evaluasi di RUU MK |Republika OnlineJimly mempertanyakan independensi hakim jika ada pasal evaluasi di RUU MK.
Read more »

Tirana Hassan Jadi Direktur Eksekutif Human Rights WatchTirana Hassan Jadi Direktur Eksekutif Human Rights WatchSimak rekam jejak Tirana Hassan yang kini jadi Direktur Eksekutif Human Rights Watch.
Read more »

Jadi Direktur Eksekutif SAF, Arif Abdullah Ditantang Tingkatkan Permodalan UMKMJadi Direktur Eksekutif SAF, Arif Abdullah Ditantang Tingkatkan Permodalan UMKM'SAF akan berkomitmen untuk meningkatkan usaha masyarakat bawah dengan memberikan bantuan permodalan usaha secara cuma-cuma.'
Read more »

Kawat Berduri Dipasang di Depan Gedung DPR Jelang Demo Tolak UU CiptakerKawat Berduri Dipasang di Depan Gedung DPR Jelang Demo Tolak UU CiptakerKawat berduri mulai terpasang di depan gedung DPR jelang demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja siang ini.
Read more »



Render Time: 2025-04-03 21:39:58