Jimly mempertanyakan independensi hakim jika ada pasal evaluasi di RUU MK.
independence of judiciary
Padahal tujuan awal diaturnya ketiga lembaga tersebut mengusulkan tiga orang hakim adalah untuk menjaga independensi MK. Ia mencontohkan jika adanya pemakzulan atau impeachment terhadap presiden, MK akan netral karena masih ada enam hakim lainnya yang tak diusulkan oleh presiden. "Jadi saran saya, sistem rekrutmen ini diperbaiki dengan mengatur ulang, baik di tatib DPR, maupun harus terbit Perma dan Perpres . Kalau bisa tolong DPR, terutama Komisi III mengingatkan kepada pemerintah supaya diterbitkan perpres," ujar anggota DPD itu.yang sudah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali. Revisi terakhir terjadi pada 2020 dan sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penggabungan RUU Narkotika dan RUU Psikotropika untuk Atasi Kelebihan Penghuni LapasMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, meminta Komisi III DPR menunda pembahasan RUU Narkotika. Alasannya, karena RUU itu akan digabung dengan RUU Psikotropika. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Jimly Desak Pasal Evaluasi Hakim Dicabut dari Revisi UU MK |Republika OnlineJimly mendesak pasal evaluasi hakim dicabut dari revisi Undang Undang MK.
Read more »
Jimly Asshiddiqie Usulkan Hakim MK Minimal Berusia 60 TahunMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan hakim MK dijabat oleh orang yang berusia minimal 60 tahun.
Read more »
Komisi III DPR Pertanyakan Perubahan Angka Rp 349 Triliun Terkait Dugaan TPPU KemenkeuDPR pertanyakan alasan dugaan TPPU di Kemenkeu baru dibongkar tahun ini.
Read more »
DPR Pertanyakan Mahfud soal Polemik Rp349 Triliun: Kesadaran atau Supaya Ada yang Melamar?Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mempertanyakan mengapa Ketua Tim Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menkopolhukam Mahfud Md, baru mengungkapkan soal dana janggal Rp349 triliun setelah 3 tahun menjabat sebagai menteri.
Read more »
DPR Pertanyakan Kemendikbudristek Soal Nasib Guru PPPKPuti Guntur Sukarno mempertanyakan nasib para guru PPPK yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.
Read more »