Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh"ibu".
Ini dia sampaikan menjawab Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat yang meminta agar Komisi III DPR menggolkan dua RUU tersebut. "Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," kata Bambang. "Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa , tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Di Depan Kabareskrim, Bambang Pacul Ungkap Bedanya Pensiunan DPR sama Pensiunan Bintang 3'Kalau DPR pensiunan kelar Pak, enggak jadi lagi ke sini enggak berani Pak. Itu udah jadi penyakit Pak, ini ilmu kehidupan,'
Read more »
Bambang Pacul: Kalau Ada Pembatasan Uang Kartal, DPR Nangis SemuaBambang Pacul menyebut kalau RUU Perampasan Aset disahkan DPR menangis semua karena bagi-bagi uang harus pakai e-Wallet.
Read more »
Soal RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Disarankan Lobi Ketum ParpolDPR menyarankan kepada Menkopolhukam Mahfud MD melobi ketua umum partai untuk meloloskan RUU Perampasan Aset.
Read more »
Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Tergantung Para Ketua Umum ParpolPacul menyebut meski anggota Dewan kerap sangar di meja rapat, namun apabila ketua umum partainya memerintahkan untuk berhenti, maka otomatis anggota Dewan akan berhenti.
Read more »
KPK Setuju dengan Mahfud MD soal RUU Perampasan AsetKPK mendukung Mahfud agar calon beleid itu disahkan. Apalagi, saat ini sedang banyak pejabat yang memamerkan hartanya di media sosial.
Read more »
Geram Gaya Hidup Mewah Pejabat, KPK: Ini Momen Tepat Sahkan RUU Perampasan AsetKPK menilai banyaknya pelaporan terkait gaya hidup mewah para pejabat negara menjadi momen pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Read more »