PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian Holding BUMN Danareksa, berkomitmen untuk menghadirkan solusi infrastruktur terintegrasi bagi Bank Perekonomian ...
Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menjadi salah satu panelis dalam sesi diskusi bertajuk “Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"dalam Rapat Kerja Nasional Perbarindo 2024 di Padang, Sumatera Barat, Jumat . ANTARA/HO/Jalin.
Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis. Mengutip data OJK per Maret 2024 dia mengatakan penyaluran kredit juga tumbuh 9,42 persen secara tahunan menjadi Rp161,9 triliun, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun."Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional," katanya.
Terdapat empat pilar utama yang menjadi arah pengembangan dan penguatan industri BPR-BPRS, seperti penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan sektor UMKM, serta pengawasan sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024-2027 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Cabut 15 Izin Usaha BPR-BPRS Sepanjang 2024Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sudah mencabut 15 izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selama tahun 2024.
Read more »
OJK Cabut Izin Usaha 15 BPR dan BPRS Sepanjang 2024, Ini AlasannyaBerita OJK Cabut Izin Usaha 15 BPR dan BPRS Sepanjang 2024, Ini Alasannya terbaru hari ini 2024-10-14 08:29:52 dari sumber yang terpercaya
Read more »
OJK Cabut Izin Usaha 15 BPR dan BPRSOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha total 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena adanya penyimpangan dalam operasional bank.
Read more »
OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRSOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha terhadap 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) karena pemegang saham dan pengurus tidak mampu melakukan upaya penyehatan. OJK terus melakukan pengawasan terhadap BPR/BPRS yang sedang dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.
Read more »
OJK Cabut Izin 15 BPR dan BPRSOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 13 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga saat ini pada tahun 2024. Pencabutan izin ini dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional.
Read more »
OJK Cabut 15 BPR & BPRS, Cek di SiniJPNN.com : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin 15 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang 2024.
Read more »