Komisi II meminta kepada Komisi Yudisial (KY) periksa majelis hakim terkait putusan
menyampaikan apresiasi yang tinggi dan menilai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu merupakan keputusan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.
Legislator asal Sumatra Barat itu pun mengatakan terkait putusan PN Jakpus ini, Komisi II meminta kepada Komisi Yudisial untuk memeriksaBahkan ada juga yang meminta majelis hakim yang memutuskan perkara gugatan yang diajukan Partai Prima agar diberhentikan. Hal itu karena DPR memahami bahwa sengketa proses administrasi pemilu bukanlah ranahmya Pengadilan Negeri untuk menanganinya, tetapi merupakan kewenangan dari Bawaslu dan PTUN.
"Kita mengingatkan agar Bawaslu bekerja secara professional dan sesuai koridor hukum serta tidak menabrak kewenangan dan otoritasnya. Jangan sampai timbul pretensi bahwa Bawaslu memang terkesan mendukung penundaan pemilu," tuturnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menegaskan bahwa sistem penegakan hukum pemilu harus mengacu kepada UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu, tegas Pak Gaus ini.
Selain itu jugaseluruh Pengadilan Negeri bisa menjadikan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini menjadi referensi dan patokan dalam memproses gugatan dari berbagai pihak.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi Yudisial soal Mafia PeradilanDunia peradilan belakangan ini menjadi sorotan karena tak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata soal penangkapan dua hakim agung oleh KPK dan adanya mafia peradilan. MajalahTempo
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta agar rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer jangan hanya sebatas angin Su...
Read more »
Partai Buruh: Tidak Boleh Tunduk pada DPR, KPU Perlu Pangkas Persyaratan BacalegPartai Buruh mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak tunduk pada apa pun kehendak dari Komisi II DPR. Partai Buruh mengingatkan Komisi Pemilihan Umum...
Read more »
Mahfud, Sri Mulyani dan Kepala PPATK Siap Hadiri Rapat Komisi III DPR RIRencananya rapat digelar Selasa (11/4/2023), pukul 14.00 WIB di DPR.
Read more »
Soal Beda Data, Komisi III Undang Kembali Mahfud dan Sri Mulyani BesokMahfud dan Sri Mulyani dihadirkan dalam RDPU Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU
Read more »
Mahfud Pastikan Hadiri Rapat Komisi III DPR Bareng Sri Mulyani BesokKomisi III DPR mengagendakan rapat lanjutan mengenai transaksi Rp 349 triliun yang masih simpang siur pada Selasa (11/04) besok. Mahfud Md memastikan dirinya akan hadir.
Read more »