Kemenag menilai pertumbuhan wakaf dan zakat harus beriringan dengan pengawasan
dalam melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kolaborasi ini telah terjalin cukup lama, seperti dukungan Financial Action Task Force , keterlibatan perizinan LAZ, maupun bimbingan teknis,” ujar Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Zaenuri kepada media.
Ia mengatakan pertumbuhan tanah wakaf, dana zakat, wakaf uang, lembaga amil zakat, dan nazir, harus beriringan dengan pengawasan yang optimal. Pemerintah telah melakukan pengawasan maksimal melalui berbagai regulasi zakat dan wakaf. “Ditemukan sejumlah kasus seperti penyalahgunaan dana terorisme oleh LAZ ABA, penyalahgunaan hak amil yang melebihi batas dan digunakan untuk kepentingan pengurus LAZ, dan masih banyak yang belum memisahkan laporan ZIS dan Wakaf Uang. Kami mengingatkan kepada amil dan nazir untuk berhati-hati dan melakukan upaya mengurangi risiko tersebut," ucap Zaenuri.untuk melakukan audit keuangan, audit kepatuhan syariah, akreditasi lembaga, serta kompetensi amil dan nazir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, dan Nazir secara hybrid. Narasumber dalam kegiatan itu berasal dari PPATK, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenkumham, Kepolisian, Akademisi Universitas Indonesia, lembaga penelitian, Densus 88, BNPT.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penghimpunan Dana Terus Berkembang, Kemenag Perkuat Ekosistem Zakat |Republika OnlineAmil yang memiliki kualitas dan integritas adalah bagian penting dari ekosistem zakat
Read more »
Bank Indonesia Gandeng Sejumlah Umkm Dalam Kick Off Gernas BBI RiauBank Indonesia Gandeng Sejumlah Umkm Dalam Kick Off Gernas BBI Riau
Read more »
Pemerintah Ingin Seluruh Penerima Kredit Usaha Rakyat Dilindungi BPJS KetenagakerjaanPerkuat ekonomi nasional, pemerintah ingin seluruh penerima kredit usaha rakyat atau KUR dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Read more »
Soal Transaksi Janggal Rp300 T, DPR: Mestinya PPATK Serahkan Data ke Penegak HukumAnggota DPR Benny K. Harman dan Pengamat Ekonomi Piter Abdullah nilai PPATK harusnya serahkan data Rp300 T ke KPK dll sebelum kasus ini ramai.
Read more »
PPATK Siap Tindaklanjuti Permintaan Kemenkeu Lacak Transaksi 25 PNS Berharta Tak WajarNatsir mengatakan, bila ada permintaan untuk menelusuri keuangan dari instansi atau lembaga. PPATK akan siap menindaklanjutinya dalam rangka perbaikan.
Read more »