Aturan teknis pajak natura yang tak kunjung diterbitkan berpotensi menimbulkan tax dispute atau sengketa pajak di kemudian hari
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Aturan teknis terkait pajak natura belum juga diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kalangan pemerhati pajak menduga adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dengan pengusaha.
“Kemungkinan besar ada tarik-menarik antara pemerintah dengan pengusaha sehingga aturan pajak atas natura ini molor,” ujar Peneliti Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu . Musababnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang bagaimana pemberi kerja melakukan pemotongan, sementara pajak atas natura atau kenikmatan sudah berlaku sejak 2022 sebagaimana diatur dalam PP No.55/2022.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Catat, Penumpang Kereta Jarak Jauh Masih Wajib Pakai MaskerKAI masih menunggu aturan Kemenhub untuk mencabut aturan wajib masker.
Read more »
Pemerintah Batal Bikin Pansel Capim KPK, IM57 Makin Curiga Ada Kepentingan 2024IM57 Institute makin curiga ada kepentingan Pilpres 2024 dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Read more »
Legislator Gerindra: Hak & Kepentingan Wanita Jadi Agenda Perjuangan Politik BangsaLegislator Gerindra Surabaya Ajeng Wira Wati menyebut hak & kepentingan wanita menadi agenda perjuangan politik bangsa.
Read more »
Indonesia Vs Palestina: Muatan Misi Sosial dan Kepentingan NasionalSebanyak 10 persen hasil penjualan tiket akan disumbangkan PSSI untuk Palestina. Laga ini juga digunakan timnas Indonesia untuk menambah poin FIFA.
Read more »
Komnas HAM dan Pemangku Kepentingan Deklarasikan Pemilu Ramah HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama penyelenggara pemilu, dan partai politik mendeklarasikan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang ramah terhadap HAM.
Read more »
Aturan Pajak Natura Masuk Tahap Finalisasi, Kapan Berlaku?Staf khusus Kemenkeu buka suara soal penerapan aturan pajak natura.
Read more »